Foto: Irfan | Tampak Bupati Dr. Yunus Wonda, SH., MH., didampingi Wabup Haris Richard S. Yocku, SH., ketika menyerahkan Dokumeb LKPJ kepada Pimpinan dewan, diterima oleh ketua DPRK, Ruddy Bukanaung, SE., di sela rapat paripurna, Selasa (28/4).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — DPR Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayapura Tahun Anggaran 2025, Selasa (28/4/2026), di ruang sidang utama DPRK.
Rapat dipimpin Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, didampingi Wakil Ketua I Piet Hariyanto Soyan, Wakil Ketua II Petrus Hamokwarong, dan Wakil Ketua III Nelson Yohosua Ondi. Dari daftar hadir, sebanyak 31 anggota dewan hadir, sehingga sidang dinyatakan kuorum dan sah sesuai tata tertib.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, bersama Wakil Bupati Haris Richard S. Yocku, turut hadir didampingi unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah. Dalam forum resmi tersebut, Bupati menyerahkan langsung dokumen LKPJ kepada pimpinan DPRK.
Baca juga: 400 Aspirasi Warga Masuk ke Meja Pemda, Wabup Jayapura Terima Laporan Reses DPRK
Dalam pemaparannya, Yunus Wonda menegaskan bahwa penyusunan LKPJ Tahun 2025 berpedoman pada regulasi nasional, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, yang mengatur laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025 tidak terjadi perubahan wilayah administratif maupun tata ruang di Kabupaten Jayapura. Dengan luas wilayah mencapai 14.075,69 kilometer persegi yang terbagi dalam 19 distrik, struktur wilayah dinilai masih relevan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Distrik Kaureh menjadi wilayah terluas dengan porsi sekitar 44,29 persen dari total wilayah. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Sebaliknya, Distrik Namblong disebut sebagai wilayah terkecil, yang membutuhkan pendekatan pembangunan berbeda, terutama dalam pemanfaatan lahan dan penyediaan infrastruktur yang lebih padat.
Dari sisi iklim, Bupati memaparkan bahwa kondisi cuaca sepanjang 2025 relatif stabil dengan karakteristik tropis. Curah hujan tertinggi terjadi pada April, sementara periode kering tercatat pada awal dan pertengahan tahun, dengan fluktuasi suhu yang tidak terlalu signifikan.
Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Jayapura pada 2025 tercatat sebanyak 205.491 jiwa, dengan komposisi laki-laki sedikit lebih dominan dibanding perempuan.
Di sektor keuangan, kinerja pemerintah daerah menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Target pendapatan daerah sebesar Rp1,5 triliun lebih, terealisasi hingga Rp1,39 triliun atau sekitar 92,53 persen.
Adapun belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp1,53 triliun, terealisasi Rp1,42 triliun atau 92,40 persen. Capaian ini mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif optimal dalam pelaksanaan program pembangunan.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ dari Bupati Jayapura kepada Ketua DPRK sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.
Sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jayapura turut hadir menyaksikan agenda penting tersebut.
Laporan: M. Irfan
