Foto: ist | Tampak Hendrik Pitawa, Ketua BP FM KMR
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Badan Pengurus Forum Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya (BP FM-KMR) menyampaikan pernyataan kritis terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai tata kelola pemerintahan daerah saat ini belum berjalan maksimal dan belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat.
Ketua BP FM-KMR, Hendrik Pitawa, mengungkapkan bahwa berbagai aspirasi yang diterima dari masyarakat menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) yang saat ini menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh).
Menurut Hendrik, sejumlah program pemerintahan berjalan lambat, sementara masyarakat membutuhkan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat membutuhkan respons cepat dan kerja birokrasi yang efektif. Namun hingga saat ini masih banyak harapan masyarakat yang belum terjawab secara optimal,” ujar Hendrik dalam pernyataan resminya.
Sesuai rilis yang di terima media ini via whatsapp, Ketua BP FM-KMR menegaskan bahwa posisi Sekretaris Daerah merupakan jabatan strategis yang memiliki peran penting dalam mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengendalikan administrasi pemerintahan, serta memastikan kebijakan kepala daerah dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.
Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut menilai bahwa keberhasilan maupun hambatan dalam jalannya pemerintahan tidak terlepas dari kapasitas kepemimpinan Sekda dalam menggerakkan birokrasi daerah.
BP FM-KMR juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menghambat efektivitas pemerintahan, mulai dari koordinasi antar-OPD yang belum maksimal hingga pelayanan publik yang dianggap belum berjalan optimal. Kondisi tersebut, menurut mereka, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Baca juga: Soroti Disiplin ASN, Tokoh Mamberamo Raya Minta Bupati Bertindak Tegas
Atas dasar itu, BP FM-KMR meminta Bupati Mamberamo Raya, Robby Rumansara, untuk melakukan evaluasi secara objektif terhadap kinerja Sekretaris Daerah dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperlancar roda pemerintahan.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat, mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah secara kritis namun konstruktif.
Mereka juga menyatakan akan tetap menyampaikan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang demokratis dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jabatan adalah amanah. Ketika amanah tidak dijalankan secara maksimal, maka evaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat dan berpihak kepada rakyat,” tegas Hendrik.
BP FM-KMR berharap pemerintah daerah dapat menjadikan kritik dan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi demi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Mamberamo Raya.
Laporan: Roy Hamadi
