Foto: Andre | Tampak Tonny Tesar, S.Sos., ketika menyampaikan pandangannya dalam giat Penguatan Relawan Gerakan Kebijakan Pancasila bagi kader Nasdem di Aula Universitas Yapis Papua (Uniyap), Selasa (4/8).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Anggota DPR RI Komisi XIII yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM), Tonny Tesar, S.Sos., menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui aksi damai merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati, selama dilakukan secara tertib dan bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat serta keutuhan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Tonny Tesar saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebijakan Pancasila yang diikuti kader Partai NasDem dan masyarakat dari lima distrik di Kota Jayapura, di Aula Universitas YAPIS Jayapura, Selasa (4/8).
Menurut Tonny, relawan Gerakan Kebijakan Pancasila tidak boleh bersikap antipati terhadap aksi penyampaian pendapat, termasuk unjuk rasa yang mengangkat isu Hak Asasi Manusia (HAM), selama dilakukan sesuai aturan hukum dan tidak bertujuan memecah belah bangsa.
“Kita tidak boleh alergi terhadap setiap aksi penyampaian aspirasi, termasuk unjuk rasa yang membawa tuntutan HAM di Papua. Selama dilakukan secara damai, tertib, dan demi keadilan serta kepentingan bangsa, itulah wajah demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, nilai-nilai Pancasila menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Karena itu, aspirasi yang disampaikan secara benar seharusnya diterima sebagai bagian dari proses demokrasi.
“Gerakan Kebijakan Pancasila bukan berarti menutup telinga terhadap suara rakyat. Sebaliknya, kita harus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap aspirasi didengar dan setiap hak warga negara dipenuhi, termasuk masyarakat di Tanah Papua,” ujarnya.
Baca juga: Tonny Tesar dan BPIP RI Perkuat Relawan Gerakan Kebijakan Pancasila di Jayapura
Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Cenderawasih, Jhohanes Wanane, menyampaikan bahwa Pancasila merupakan perekat keberagaman bangsa. Menurutnya, kebebasan berpendapat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga persatuan Indonesia.
“Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk menghargai setiap suara, namun tetap berada dalam koridor menjaga keutuhan bangsa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Maryke Monim, SE., MM., menilai pengamalan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata, salah satunya dengan membuka ruang bagi penyampaian aspirasi secara damai.
“Pancasila bukan sekadar slogan, tetapi pedoman hidup. Menampung aspirasi masyarakat, termasuk melalui aksi damai, merupakan wujud pelaksanaan sila keempat tentang musyawarah dan demokrasi. Jangan sampai kita menjadi tertutup terhadap suara rakyat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Analis Hukum Ahli Madya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Ibnu Triwijaya, SH., MH., serta ratusan relawan dan perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Jayapura.
Di akhir penyampaiannya, Tonny Tesar mengajak seluruh relawan untuk terus memperkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu membedakan antara aspirasi yang membangun dengan gerakan yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
Laporan: Andre Fonataba
