Foto: Irfan | Tampak Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, MH., didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Amelia Ondikeleuw, S.Pd., ketika menyampaikan keterangan pers terkait keluhan orang tua siswa SD Lentera Harapan, Selasa (4/8).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura berupaya mempercepat penyelesaian sengketa yang mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di salah satu sekolah terhenti selama hampir empat bulan. Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, SH., MH., menegaskan penyelesaian persoalan hak ulayat harus dilakukan melalui dialog tanpa mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yunus Wonda usai menemui ratusan orang tua murid yang menggelar aksi damai di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Selasa (4/8/2026). Ia mengaku prihatin karena para siswa kehilangan kesempatan belajar akibat sekolah yang masih dipalang.
“Hampir empat bulan anak-anak tidak mendapatkan proses belajar mengajar yang baik. Ini sangat kami sesalkan karena pendidikan adalah investasi bagi masa depan generasi Papua,” kata Yunus Wonda.
Untuk memastikan pendidikan tetap berjalan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna menyiapkan lokasi belajar sementara sampai persoalan tersebut diselesaikan.
“Kami akan mencari tempat alternatif agar anak-anak tetap bisa mengikuti kegiatan belajar. Yang paling utama sekarang adalah menyelamatkan hak mereka untuk bersekolah,” ujarnya.
Bupati juga memastikan akan mengundang seluruh pemilik hak ulayat untuk berdialog mencari solusi terbaik. Menurutnya, persoalan adat merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus diselesaikan melalui musyawarah.
“Saya berharap semua pihak memiliki kebesaran hati. Mari kita selamatkan pendidikan anak-anak, sementara persoalan lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan,” tegasnya.
Yunus Wonda menjelaskan pemerintah akan menelusuri seluruh dokumen terkait penyelesaian hak ulayat. Jika masih ada hak masyarakat yang belum dipenuhi, pemerintah siap menindak-lanjutinya sesuai ketentuan. Namun apabila persoalan tersebut telah diselesaikan sebelumnya, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui mekanisme hukum.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan sekolah maupun fasilitas kesehatan sebagai objek pemalangan.
“Kalau sekolah dipalang, yang dirugikan adalah masa depan anak-anak. Jika ada persoalan, mari datang dan sampaikan kepada pemerintah,” katanya.
Baca juga: Kepsek Suhartini: ” 421 Anak Hanya Belajar 3 Jam,” SD Harapan Masih Dipalang
Sementara itu, perwakilan pemilik hak ulayat, Godlief Ohee, menyatakan pihaknya menyambut baik ajakan Bupati Jayapura untuk duduk bersama mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
“Kalau memang Bupati memiliki niat baik untuk bertemu dengan pemilik hak ulayat, kami sangat menghargainya. Kami siap mencari solusi terbaik agar anak-anak bisa kembali mendapatkan pendidikan,” ujar Godlief.
Ia menegaskan bahwa pemilik hak ulayat tidak pernah berniat menghambat proses pendidikan. Menurutnya, baik pemerintah maupun masyarakat adat memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan hak belajar anak-anak tetap terpenuhi.
“Kami tidak menolak pendidikan. Yang kami inginkan adalah adanya penyelesaian yang adil sehingga semua pihak mendapatkan kepastian,” katanya.
Godlief berharap pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (5/8/2026) dapat menghasilkan kesepakatan sehingga kegiatan belajar mengajar segera kembali normal.
“Kalau besok pertemuan berjalan baik dan ada kesepakatan, mengapa harus ditunda lagi? Semoga persoalan ini segera selesai demi masa depan anak-anak,” tuturnya.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap penyelesaian hak-hak masyarakat adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan: M. Irfan
