Foto: istimewa | Tampak Wakil Ketua 1 Pdt. Robert Horik, MA.,MH., dan sejumlah anggota MRP bersama stafsus Gubernur Papua di gedung Tifa, Jayapura, Senin (26/1).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Staf Khusus Gubernur Papua menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, Senin (26/1/2026), dalam agenda “Belanja Masalah” untuk membahas berbagai persoalan kelembagaan yang dihadapi MRP.
Dari pihak MRP, pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua I MRP Pdt Robert J. Horik, MA, MH, Wakil Ketua Pokja Agama Izhak Hikoyabi, SE.,M.KP., Ketua PURT MRP Benny Suweny, S.Sos., anggota MRP Robert Wanggai, Ketua Pokja Agama Frist Mambrasar, serta Sekretaris MRP.
Sementara dari unsur Staf Khusus Gubernur Papua, hadir Boy M Dawir selaku fasilitator staf khusus, bersama Hendrik Y Udam, Otis Deda, dan Victor Buefar.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MRP menyoroti pemangkasan anggaran lembaga yang dinilai cukup signifikan. Anggaran MRP tahun 2026 tercatat turun dari Rp78 miliar pada 2025 menjadi Rp58 miliar.
Penurunan ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan program strategis MRP, khususnya Penjaringan Aspirasi Masyarakat (PJA). Jika sebelumnya PJA dilaksanakan empat kali dalam setahun, pada 2026 hanya dapat dilakukan dua kali.
Selain persoalan anggaran, Wakil Ketua I MRP Pdt Robert Horik menyoroti kondisi sarana dan prasarana Gedung MRP atau Gedung Tifa yang dinilai belum mendukung kinerja kelembagaan secara maksimal.
“Gedung ini dari luar terlihat bagus, tetapi di dalam masih banyak ruangan yang belum bisa difungsikan karena keterbatasan fasilitas. Ini berdampak langsung pada kerja pimpinan pokja, alat kelengkapan MRP, sampai ruang kerja 39 anggota,” ujar Robert Horik.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut pelayanan MRP kepada masyarakat adat di Papua.
Baca juga: Otsus Dinilai Gagal Jawab Harapan Rakyat Papua, Ini Sorotan Filep Wamafma
“Kami ingin MRP bekerja maksimal melayani aspirasi Orang Asli Papua. Tapi kalau fasilitas dasar saja tidak memadai, tentu kinerja lembaga ikut terganggu,” tambahnya.
Menanggapi pemangkasan anggaran MRP, Fasilitator Staf Khusus Gubernur Papua Boy M Dawir menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan menampung seluruh masukan MRP untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pengambilan kebijakan.
“Kami memahami kekhawatiran MRP. Semua poin yang disampaikan hari ini akan kami laporkan kepada Gubernur Papua sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan ke depan,” kata Boy Dawir.
Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan lembaga representasi kultural Orang Asli Papua.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap berpihak pada penguatan lembaga adat dan pelayanan publik, termasuk peran strategis MRP,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, MRP juga mendorong pembenahan manajemen sekretariat, khususnya pada bidang pengelolaan keuangan agar tata kelola lembaga semakin transparan dan akuntabel.
MRP kembali menegaskan peran strategisnya sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus pengawas Dana Otonomi Khusus. Lembaga ini meminta ruang yang lebih kuat dan terstruktur dalam pengawasan penggunaan dana otsus.
Baca juga: Dewan Adat Diminta Perkuat Peran, Ancaman Eksploitasi SDA Papua Kian Nyata
Pembahasan turut mengarah pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua, antara lain melalui penarikan retribusi usaha waralaba seperti Indomaret dan Alfamidi, optimalisasi pelelangan ikan di Pasar Hamadi, serta pengelolaan potensi ekonomi daerah lainnya secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, pimpinan dan anggota MRP menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua atas dukungan terhadap lembaga MRP, khususnya melalui pengaspalan area parkir depan dan belakang Gedung Tifa.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan koordinasi antara MRP dan Pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat adat.
Laporan: Roy Hamadi
