admin web
Foto: Sony | Tampak Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama ketua DPD 1 Golkar Papua Ahmad Doli Kurnia juga Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn). Matius Fakhiri, S.IK dan Wagub Aryoko Rumaropen, SP., M.Eng dan pengurus partai lainnya.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Suara aspiratif datang dari kalangan masyarakat Papua tak lama setelah pelantikan Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius D. Fakhiri, S.I.K. untuk masa jabatan 2025–2030.
Melalui sebuah surat terbuka, tokoh muda Papua, Petrodes Mega Korwa Keliduan, S.Sos., menyampaikan pandangan dan harapan agar kepemimpinan Gubernur Fakhiri tetap bersifat independen, fokus, dan tidak terikat kepentingan politik partai.
Dalam suratnya, Petrodes mengawali dengan ucapan selamat atas kepercayaan besar yang diberikan kepada Mathius Fakhiri untuk memimpin Papua di periode yang baru. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jabatan tersebut membawa tanggung jawab moral dan publik yang besar untuk membawa Papua ke arah yang lebih baik.
“Jabatan Gubernur adalah amanah rakyat yang menuntut dedikasi penuh. Perangkapan jabatan sebagai ketua partai politik berpotensi memecah fokus dan menimbulkan persepsi bias dalam pengambilan keputusan,” tulis Petrodes dalam surat terbuka yang diterima redaksi JMF.
Baca juga: Mega Kelinduan: Komite Eksekutif Otsus Harus Libatkan Uncen dan Dorong Ekonomi OAP
Ia menyoroti isu yang beredar mengenai kemungkinan Gubernur Fakhiri juga akan menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Papua. Menurutnya, langkah tersebut berisiko mengaburkan garis tegas antara kepemimpinan pemerintahan dan aktivitas politik praktis.
Petrodes menilai, Papua saat ini menghadapi berbagai tantangan serius yang membutuhkan perhatian penuh dari seorang pemimpin daerah mulai dari pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penyelesaian persoalan keamanan dan sosial di daerah pegunungan maupun pesisir.
“Rakyat Papua merindukan sosok pemimpin yang berdiri di atas semua golongan. Gubernur harus menjadi milik seluruh masyarakat Papua, bukan milik satu kelompok politik tertentu,” tulis Petrodes menegaskan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa netralitas seorang kepala daerah bukan hanya soal posisi formal, tetapi juga tentang bagaimana menjaga kepercayaan publik dan membuka ruang dialog dengan semua pihak baik tokoh adat, pemuka agama, kaum muda, maupun masyarakat sipil.
“Kepemimpinan yang netral akan memudahkan Gubernur membangun sinergi lintas sektor. Tanpa beban politik, beliau dapat bekerja lebih leluasa untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Di akhir suratnya, Petrodes menyampaikan harapan besar agar Mathius Fakhiri dikenang sebagai Gubernur yang bekerja dengan hati, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya dan mampu membawa Papua menuju perubahan nyata.
Baca juga: Musda Golkar Papua Jadi Panggung Konsolidasi dan Perayaan Kemenangan Fakhiri–Rumaropen
“Biarlah sejarah mencatat bahwa beliau adalah Gubernur yang benar-benar berdiri untuk rakyatnya bukan untuk partai, bukan untuk kelompok, tapi untuk seluruh Tanah Papua,” tutupnya.
Surat terbuka ini menjadi salah satu bentuk kritik dan dukungan konstruktif dari masyarakat terhadap arah kepemimpinan baru di Provinsi Papua, yang kini berada di bawah tangan seorang mantan perwira tinggi Polri dengan rekam jejak panjang di bidang keamanan dan pelayanan publik.
Laporan: Sony Rumainum
