Foto: Irfan / Nampak Pimpinan DPRK dan jajaran ketika temui pendemo
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Sikap Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung karena kurang responsif terhadap tugas wartawan mencuri perhatian publik.
Insiden ini terjadi usai ia bersama sejumlah anggota DPRK menemui massa pendemo di depan pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kamis (9/1).
Wartawan yang hadir saat itu mencoba mengonfirmasi tanggapan Ketua DPRK terkait aksi demonstrasi para kontraktor asli Papua.
Namun, Ruddy Bukanaung, yang juga Legislator Partai NasDem, memilih menunda wawancara dengan alasan akan ada pembicaraan lebih lanjut di kantor.
“Kita masih bicara dulu nanti. Kita mau rapat dulu, wawancara nanti di atas saja (kantor),” ujar Ruddy singkat kepada para wartawan. Pernyataan ini juga diamini salah satu anggota DPRK yang mendampingi.

Dialog dengan Pendemo Tak Membawa Hasil
Sebelumnya, Ruddy Bukanaung bersama Wakil Ketua II Petrus Hamokwarong dan beberapa anggota DPRK lainnya menemui massa pendemo yang mayoritas terdiri dari kontraktor asli Papua.
Mereka menuntut penyelesaian sejumlah permasalahan kontrak kerja dengan pemerintah daerah.
Meski aspirasi telah disampaikan, para pendemo tetap bersikeras meminta bertemu langsung dengan perwakilan Pemda Kabupaten Jayapura. Upaya dialog antara pendemo dan DPRK pun berakhir tanpa kesepakatan.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRK menyampaikan komitmennya untuk membahas permasalahan ini dalam rapat pada Jumat (10/1).
“Kami menghargai aspirasi ini, tetapi saya mohon mari kita jaga ketertiban umum. Besok kami akan bahas ini untuk mencari jalan keluar yang terbaik,” ujar Ruddy di hadapan massa aksi.

Catatan Keterbukaan Informasi
Namun, insiden penundaan wawancara dengan awak media memunculkan pertanyaan tentang keterbukaan informasi publik.
Sebagai figur publik, respons yang lambat dianggap bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang menjadi hak masyarakat melalui peran media.
Sikap Ruddy Bukanaung dalam menangani aksi maupun menyikapi pertanyaan media ini dinilai perlu menjadi bahan refleksi, mengingat peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan rakyat.
(Fan)







