Foto: istimewa | BPP Himpunan Mahasiswa Yalimo saat berpose bersama, Minggu (13/7).
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja – Himpunan Mahasiswa Yalimo di Kota Jayapura menolak tegas rencana pemekaran Distrik Benawa menjadi daerah otonomi baru (DOB). Mereka menilai wacana tersebut tidak melibatkan masyarakat adat dan sarat kepentingan elit.
Ketua BPP Himpunan Mahasiswa Yalimo, Peres Walilo, mengatakan bahwa pembentukan DOB seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh adat sebagai pemilik hak atas tanah, air, dan hutan.
“Kami dengar Bupati dan DPR Yalimo diam-diam membahas wacana ini bersama segelintir orang. Ini menyalahi prinsip musyawarah masyarakat adat. Kami mahasiswa menolak,” kata Peres saat jumpa pers di Jayapura, Minggu (13/07).
Menurutnya, pemekaran daerah tidak boleh diputuskan sepihak oleh pejabat pemerintah. Prosesnya harus terbuka dan melibatkan tokoh adat, pemuda, serta pemimpin gereja setempat.
Ia menegaskan bahwa pembentukan DOB juga harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 3 hingga pasal 6.
“Kalau hanya bupati dan DPR yang setuju, itu tidak sah. Aspirasi rakyat harus jadi dasar,” ujarnya.
Mahasiswa juga mempertanyakan kelayakan Distrik Benawa jika dijadikan kabupaten. Mereka menilai wilayah tersebut terlalu kecil, minim infrastruktur, serta tidak memiliki sumber daya alam yang memadai.
“Penduduk Benawa saja belum tentu mencapai 10 ribu. Luas wilayahnya juga terbatas. Apa dasar logis untuk dijadikan kabupaten?” ucap Peres.
Mahasiswa mengkritik sikap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Mereka menduga ada agenda tersembunyi di balik kunjungan diam-diam ke Benawa oleh pejabat daerah.
Mahasiswa Yalimo lainnya, Yoti Loho, menyebut alasan Bupati yang ingin melindungi budaya Benawa lewat pembentukan DOB sangat tidak tepat.
“Kalau memang niatnya melindungi budaya, seharusnya buat peraturan daerah, bukan pemekaran wilayah. Buat perda yang lindungi hutan, adat, dan nilai-nilai lokal,” tegas Yoti.
Menurutnya, Kabupaten Yalimo justru merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Papua. Ia khawatir DOB hanya akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan pemerintah.
Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta Pemkab dan DPRK Yalimo segera menghentikan seluruh proses rencana pemekaran Distrik Benawa.
Kedua, mendesak agar pemerintahan di wilayah Benawa diperkuat secara menyeluruh tanpa perlu membentuk kabupaten baru.
Ketiga, meminta kajian akademis terkait kelayakan Benawa sebagai DOB disampaikan secara terbuka kepada publik.
Keempat, mendorong DPRK Yalimo segera membuat peraturan daerah yang melindungi hak-hak masyarakat adat.
Kelima, menyarankan agar pemerintah lebih baik memekarkan distrik dan kampung sesuai kebutuhan warga, daripada membentuk kabupaten baru.
Jika aspirasi ini tidak diindahkan, mahasiswa mengancam akan menduduki dan menyegel kantor pemerintahan di Kabupaten Yalimo.
Laporan: Tim
