Foto: Irfan / Nampak Kontraktor Asli Papua melakukan aksi pemalangan kantor bupati Jayapura, Senin sore, (30/12).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Pintu gerbang utama Kantor Bupati Jayapura di Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, berubah menjadi lokasi aksi protes pada Senin sore (30/12/2024).
Puluhan kontraktor asli Papua yang tergabung dalam aksi damai menutup akses masuk dan keluar kantor pemerintah, menuntut pembayaran proyek-proyek yang telah mereka selesaikan.
Aksi ini dimulai sekitar pukul 16.05 WIT dengan massa menutup gerbang depan dan belakang kantor menggunakan pagar, serta membakar dua ban bekas di jalan utama.
Para kontraktor menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah menunda pembayaran proyek mereka selama berbulan-bulan, meski pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak.
“Kami Sudah Bekerja, Hak Kami Jangan Ditunda”
Perwakilan kontraktor, Menasse Bernard Taime (MBT), menyampaikan orasi dengan nada penuh kekecewaan.
“Kami para kontraktor Papua berdiri di sini bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk menuntut hak kami yang seharusnya dibayarkan. Kami sudah menyelesaikan proyek-proyek pembangunan yang penting untuk masyarakat, tetapi hingga akhir tahun anggaran ini, pembayaran masih tertunda,” ujar MBT.
Menurut Menasse, keterlambatan pembayaran tidak hanya merugikan kontraktor, tetapi juga memberikan dampak luas pada pekerja dan keluarga mereka.
“Pemerintah harus paham bahwa pembangunan tak mungkin berhasil jika mitra utamanya, yaitu kontraktor, diabaikan haknya. Tanpa pembayaran, kepercayaan dan kerja sama akan rusak,” tegasnya.
Pemalangan sebagai Tindakan Tegas
Pemalangan kantor bupati dilakukan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera bertindak.
MBT mengungkapkan bahwa para kontraktor telah memberi waktu cukup lama, namun tidak ada itikad baik dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajibannya.
“Kami sudah bersabar, tapi hingga penghujung tahun, belum ada kepastian pembayaran. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal keadilan dan tanggung jawab,” lanjut Menasse Taime.
Tuntut Transparansi dan Tanggung Jawab
Dalam aksinya, kontraktor menuntut pembayaran dilakukan secepatnya dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Mereka juga berharap pemerintah menyadari bahwa keterlambatan pembayaran ini dapat mencoreng citra Pemda Jayapura.
“Kami tidak akan mundur sampai hak kami dipenuhi. Ini adalah perjuangan demi keadilan dan keberlangsungan usaha lokal Papua,” pungkas MBT, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Peduli Keadilan (FPK) Kabupaten Jayapura.
Aksi ini menjadi pengingat serius bagi Pemda Kabupaten Jayapura. Dengan akhir tahun anggaran yang tinggal hitungan hari, para kontraktor berharap ada penyelesaian konkret agar situasi ini tidak berlarut-larut dan merugikan semua pihak.
(Fan)
