Foto: Sony | Tampak Gubernur Matius Fakhiri ketika diwawancarai awak media di Abepura usai mengikuti Musrenbang RKPJ, Kamis (30/4).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Provinsi Papua resmi tidak membuka penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS pada tahun 2026. Kebijakan ini ditegaskan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, sebagai langkah menjaga stabilitas anggaran daerah.
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kepegawaian di lingkungan Pemprov Papua. Hasilnya menunjukkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sudah melampaui kemampuan fiskal daerah.
“Provinsi Papua sangat terbeban dengan jumlah pegawai yang tinggi. Kalau setiap tahun ditambah sekitar 300 orang, hingga 2028 beban bisa tembus lebih dari seribu pegawai tambahan,” ujar Fakhiri saat ditemui di Abepura, Kamis (30/4/2026).
Saat ini, jumlah ASN di Papua tercatat lebih dari 3.000 orang. Dengan kondisi tersebut, penambahan pegawai dinilai justru akan memperberat beban anggaran dan tidak sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
Sebagai bagian dari penataan birokrasi, pemerintah provinsi kini tengah melakukan rekonstruksi data ASN secara menyeluruh. Langkah ini mencakup verifikasi keberadaan pegawai, guna memastikan apakah mereka masih aktif bekerja di Papua atau telah berpindah ke luar daerah.
Gubernur menegaskan, ASN yang tidak lagi berada di Papua akan dikeluarkan dari data kepegawaian dan dilaporkan ke kementerian terkait. Sementara itu, pegawai yang tidak aktif bekerja meski masih tercatat akan dikenai sanksi tegas.
“Kalau masih di Papua, kami tidak akan usir. Tapi kalau sudah pindah, kami keluarkan. Kalau tidak bekerja, gajinya kami hentikan supaya tidak jadi beban daerah,” tegasnya.
Kebijakan ini disampaikan saat pembukaan Musrenbang RKPJ dan Otonomi Khusus Papua untuk tahun 2027 yang digelar di Hotel Suni Abepura, Kamis (30/4/2026).
Menurut Fakhiri, langkah ini bukan sekadar kebijakan populer, melainkan keputusan realistis demi menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya manusia berjalan lebih efektif dan efisien.
Laporan: Sony Rumainum
