Foto: istimewa | Tampak Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius Ayorbaba, SH., M.Si., ketika mengikuti peresmian Posbakum.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat terus diperkuat Kementerian Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua turut ambil bagian dalam kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kick Off Pelatihan Paralegal Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peresmian Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pelayanan hukum nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, mengikuti kegiatan tersebut secara langsung bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Max Wambrauw, serta jajaran terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua.
Baca juga: Kakanwil Kemenkum Papua Ikut Sosialisasi KUHP Baru, Dorong Masyarakat Melek Hukum Nasional
Peresmian Pos Bantuan Hukum dan peluncuran pelatihan paralegal menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran masyarakat sebagai mitra negara dalam memberikan pendampingan hukum di tingkat akar rumput.
Selain itu, pembangunan gedung baru Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dinilai sebagai simbol peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik di bidang hukum.
Kakanwil Kemenkum Papua menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen Kanwil Papua dalam mempercepat pembentukan dan penguatan Pos Bantuan Hukum di wilayah Papua Raya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya paralegal, agar layanan hukum yang adil dan merata dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan penguatan Pos Bantuan Hukum dan pelatihan paralegal, diharapkan masyarakat semakin mudah mengakses layanan hukum yang profesional dan berkeadilan,” ujarnya.
Kanwil Kementerian Hukum Papua memastikan akan terus mendukung program strategis nasional demi memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak masyarakat.
Laporan: Sony Rumainum | Rilis
