admin web
Foto: Sony | Tampak Ketua DPD I Partai Golkar Papua, Komjen Pol (Purn) Matius Fakhiri, S.IK., MH., yang juga Gubenur Provinsi Papua pasca ditetapkan dalam Musda XI.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menuai sorotan usai dikukuhkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Kritik datang dari Petrodes Mega Korwa-Keliduan, S.Sos., alumni Jurusan Antropologi FISIP Universitas Cenderawasih (Uncen), yang menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi mengaburkan fokus kepemimpinan daerah.
Dalam pernyataannya yang diterima redaksi, Petrodes menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Fakhiri namun mengingatkan agar jabatan politik itu tidak menggeser tanggung jawab utama sebagai kepala daerah.
“Selamat kepada Bapak Mathius D. Fakhiri atas pengukuhannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Papua. Semoga posisi baru ini tidak menjadi beban yang mengalihkan fokus dari pengabdian kepada rakyat. Prioritaskanlah Papua, bukan partai,” tulis Petrodes.
Baca juga: PMK Sampaikan Surat Terbuka: Gubernur Fakhiri Diharap Fokus Pimpin Papua Tanpa Kepentingan Politik
Ia menilai percepatan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar yang berlangsung di Jayapura memberi kesan bahwa politik praktis lebih diutamakan daripada tata kelola pemerintahan. Menurutnya, langkah ini berisiko mengulang praktik lama di Papua, di mana kepentingan elite partai kerap mengalahkan agenda publik.
“Sejak 2008, banyak kepala daerah di Papua tersandung kasus korupsi. Politisasi jabatan eksekutif melalui rangkap jabatan partai sangat rentan menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Petrodes menilai keputusan Gubernur Fakhiri menerima jabatan politik hanya sepuluh hari setelah dilantik sebagai gubernur terbilang tergesa-gesa dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal Papua yang masih terbatas pasca-pemekaran wilayah. Menurutnya, perhatian pemerintah daerah seharusnya difokuskan pada stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di daerah-daerah yang sedang berkembang.
Petrodes menyampaikan tiga poin utama sebagai masukan bagi Gubernur Papua:
1. Prioritaskan Tugas Eksekutif dan Stabilitas Fiskal. Gubernur diharapkan menunjukkan bahwa tanggung jawab publik menjadi prioritas pada 100 hari pertama masa jabatan, termasuk upaya menstabilkan APBD dan memperkuat kebijakan fiskal daerah.
2. Transparansi dan Akuntabilitas. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa agar tidak terpengaruh kepentingan partai maupun investasi tertentu.
3. Memutus Siklus KKN. Menurutnya, rangkap jabatan eksekutif dan politik berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa kekuasaan digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri atau kelompok.
“Masyarakat Papua berhak melihat pemimpinnya fokus pada konsolidasi pemerintahan dan pembangunan, bukan pada konsolidasi partai,” tulisnya.
Baca juga: Musda Golkar Papua Jadi Panggung Konsolidasi dan Perayaan Kemenangan Fakhiri–Rumaropen
Petrodes menutup pernyataannya dengan ajakan agar Gubernur dan Wakil Gubernur menjaga kepercayaan rakyat yang telah diberikan, bukan sekadar loyalitas terhadap partai politik.
“Tulisan ini lahir dari rasa cinta saya terhadap tanah Papua dan kepedulian terhadap sosok Bapak Gubernur. Besar harapan saya, kepercayaan rakyat dijaga lebih tinggi daripada kepercayaan partai,” tutupnya.
Laporan: Sony Rumainum
