Foto: istimewa |Tampak Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan, Jimmy Yoku saat memberikan keterangan kepada awak media kemarin.
Wamena, Jurnal Mamberamo Foja — Rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan maskapai Sriwijaya Air resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil menyusul penolakan terhadap usulan subsidi sosial yang diajukan oleh Pemprov untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Papua Pegunungan, Jimmy Yoku, mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya mengusulkan skema subsidi penerbangan bagi kelompok-kelompok prioritas seperti guru, tenaga pendidik, pelajar, mahasiswa, pasien rujukan medis beserta pendampingnya, tokoh adat, relawan sosial, dan warga dalam kondisi darurat khususnya yang memiliki KTP Papua Pegunungan.
“Usulan ini bertujuan memberi keringanan biaya penerbangan bagi warga Papua Pegunungan dari dan ke Wamena, sebagai bagian dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Jimmy kepada wartawan, Senin (7/7).
Namun, ia menyayangkan pihak Sriwijaya Air tidak merespons dengan baik, bahkan menunjukkan komunikasi yang dinilai tidak profesional.
“Karena kerja sama ini menggunakan APBD, maka asas keberpihakan kepada masyarakat wajib diprioritaskan. Jika usulan tidak diakomodasi, kami harus mengambil keputusan tegas,” ujarnya.
Jimmy menyebutkan, surat resmi pembatalan kerja sama telah dikirimkan kepada manajemen Sriwijaya Air pada Senin, 7 Juli 2025 kemarin.
Tawaran Sriwijaya Air: 100 Seat, Tanpa Skema Sosial
Sriwijaya Air, menurut Jimmy, justru menawarkan skema subsidi untuk 50 kursi kosong (seat) per penerbangan yang ditanggung penuh oleh Pemprov untuk rute Wamena–Biak PP (30 seat) dan Wamena–Makassar PP (20 seat). Dengan perhitungan pulang-pergi, total subsidi mencapai 100 seat.
“Secara teknis, tawaran ini tidak bermasalah. Namun, jika tidak ada ruang untuk pemberian subsidi sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, maka manfaat program ini menjadi terbatas,” jelasnya.
Jimmy menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin subsidi ini disalahgunakan atau tidak menyentuh masyarakat Papua Pegunungan secara langsung.
Alternatif Skema Lain Disiapkan
Meski kerja sama dengan Sriwijaya Air batal, Pemprov Papua Pegunungan akan mencari pola kerja sama baru guna menekan harga logistik dan biaya transportasi udara di wilayah pegunungan.
“Kami akan terus mencari pola alternatif yang tepat agar upaya pengendalian kemahalan tetap berjalan. Masyarakat delapan kabupaten di Papua Pegunungan kami minta tetap bersabar dan mendukung langkah-langkah strategis Gubernur dan Wakil Gubernur,” tutup Jimmy.
Laporan: M. Irfan
