Foto: istimewa | Tampak Yanni, SH., M.Sos., ketika melakukan tatap muka bersama sejumlah praktisi kesehatan, baik itu dokter, yayasan, pengelola laboratorium dan lain sebagainya.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Upaya penanganan penyakit menular di Papua dinilai masih menghadapi berbagai tantangan serius yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Tidak hanya soal layanan kesehatan dan ketersediaan alat pemeriksaan, tetapi juga menyangkut regulasi, perlindungan keluarga, hingga stigma sosial yang masih melekat kuat terhadap para penderita.
Persoalan tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi yang dihadiri Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni, bersama sejumlah dokter spesialis, tenaga kesehatan, aktivis sosial, tokoh agama, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat di Jayapura, Kamis (4/6/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain dr. Dala Baso, Sp.PD, dr. Viktor Manuhutu, Sp.P(K), dr. Carla Dexiana, MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Robert Sihombing, M.Si, Pdt. Sefnat JD Lobwaer dari Yayasan Cendrawasih Bersatu (YCB), Br. Agus Adil, Imawati, Joiz, Hamed dari Laboratorium CST, Sitti Soltief, serta sejumlah dokter spesialis dan pegiat kesehatan lainnya.
Diskusi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus yang membahas penanganan empat penyakit dengan angka kasus tertinggi di Papua, yakni HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), malaria, dan kusta.
Dalam forum itu, Yanni menegaskan bahwa persoalan penyakit menular tidak bisa dilihat hanya dari aspek medis semata. Menurutnya, stigma sosial yang masih berkembang di tengah masyarakat justru menjadi salah satu penghambat terbesar dalam upaya pencegahan dan pengobatan.
Banyak penderita HIV/AIDS, TBC, maupun kusta yang memilih menutup diri karena takut dikucilkan, kehilangan pekerjaan, atau mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus terlambat terdeteksi dan memperbesar risiko penularan kepada orang lain.
“Kalau masyarakat masih takut memeriksakan diri karena khawatir mendapat stigma, maka kita akan selalu terlambat menemukan kasus. Penyakitnya bisa diobati, tetapi ketakutan dan diskriminasi juga harus kita lawan,” ujar Yanni.
Selain persoalan stigma, para tenaga kesehatan juga mengungkapkan masih sering terjadi keterbatasan alat pemeriksaan HIV dan TBC di sejumlah fasilitas kesehatan. Ketergantungan terhadap distribusi dari pemerintah pusat membuat proses deteksi dini kerap terhambat.
Baca juga: Yanni Siap Kawal Realisasi 400 Rumah untuk Tokoh Agama, Usulan MRP
Menurut Yanni, masalah tersebut tidak boleh dianggap sepele karena keberhasilan penanganan penyakit menular sangat bergantung pada kecepatan menemukan kasus sejak awal.
“Kalau deteksi dini terganggu, maka seluruh rantai penanganan ikut terganggu. Penyakit menular membutuhkan kecepatan. Keterlambatan pemeriksaan akan memperbesar risiko penularan,” katanya.
Ia juga menyoroti proses administrasi dan tahapan pemeriksaan yang harus dilalui pasien TBC sebelum mendapatkan layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan. Menurutnya, penyakit menular membutuhkan perlakuan khusus karena setiap keterlambatan berpotensi memunculkan kasus baru di tengah masyarakat.
“Yang harus dipikirkan bukan hanya pasiennya. Ada keluarga, ada lingkungan sekitar, ada masyarakat yang juga harus dilindungi dari risiko penularan,” tegasnya.
Salah satu isu yang paling menyita perhatian dalam diskusi tersebut adalah terkait regulasi kerahasiaan pasien HIV/AIDS. Yanni mengaku terkejut setelah mendengar penjelasan para dokter mengenai keterbatasan tenaga medis dalam menyampaikan status HIV seseorang kepada pasangan hidupnya karena terikat oleh aturan kerahasiaan pasien.
Menurutnya, persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi karena menyangkut hak pasangan untuk memperoleh perlindungan dari risiko penularan.
“Kalau menyangkut penyakit menular dalam hubungan suami istri, negara juga harus memikirkan hak pasangan yang sehat. Dia berhak mengetahui risiko yang dihadapinya. Dia berhak mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Yanni menilai pendekatan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan HIV. Pemeriksaan pasangan, pelacakan kontak erat, serta penguatan deteksi dini harus diperluas agar rantai penularan dapat diputus sejak awal.
Dalam kesempatan yang sama, para dokter juga memaparkan tren peningkatan kasus HIV pada kelompok usia muda. Rentang usia 15 hingga 24 tahun disebut menjadi kelompok yang paling rentan akibat perilaku seksual berisiko dan rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi.
Bagi Yanni, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa edukasi kesehatan reproduksi dan kampanye pencegahan penyakit menular masih harus diperkuat secara masif, terutama di kalangan generasi muda.
Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak memandang HIV sebagai akhir dari kehidupan. Perkembangan ilmu kedokteran saat ini memungkinkan penderita HIV menjalani hidup sehat dan produktif selama mendapatkan terapi secara teratur.
Para dokter menjelaskan bahwa pasien yang disiplin menjalani pengobatan dapat mencapai kondisi viral suppression atau supresi virus, yakni ketika jumlah virus dalam tubuh berhasil ditekan hingga sangat rendah sehingga risiko penularan berkurang secara signifikan.
“Artinya HIV bukan akhir dari segalanya. Kuncinya ada pada deteksi dini, akses pengobatan, dan kepatuhan menjalani terapi. Karena itu negara harus memastikan seluruh rangkaian layanan itu tersedia,” kata Yanni.
Selain HIV, perhatian juga diarahkan pada ancaman TBC yang hingga kini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi akibat penyakit menular. Para dokter mengungkapkan adanya kasus TBC laten, yakni kondisi ketika seseorang telah terinfeksi bakteri TBC tetapi belum menunjukkan gejala yang jelas sehingga sering tidak terdeteksi.
Menurut Yanni, fakta-fakta yang terungkap dalam diskusi tersebut menunjukkan perlunya keberanian untuk mengevaluasi berbagai kebijakan kesehatan yang ada agar lebih berpihak pada upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan kesehatan bukan terletak pada tebalnya regulasi yang disusun, melainkan pada berapa banyak keluarga yang berhasil diselamatkan dari penularan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini,” demikian Yanni.
Laporan: M. Irfan
