Foto: Irfan | Tampak Frangklin Wahey, S.Sos., MKP., Anggota DPR Papua, Fraksi Demokrat.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Anggota DPR Papua, Franklin Wahey, menegaskan pentingnya keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap pengusaha asli Papua dalam pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Jayapura.
Ia mendorong agar peluang kerja, khususnya melalui skema penunjukan langsung dengan nilai di bawah Rp2 miliar, benar-benar diprioritaskan bagi pengusaha lokal, sebagaimana komitmen yang telah disampaikan Bupati Jayapura.
Menurut Wahey, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti di tingkat pernyataan, tetapi harus diterjemahkan secara konkret oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau bupati sudah bicara soal prioritas untuk anak Papua, maka OPD harus mampu menjalankannya. Jangan sampai hanya jadi wacana,” tegasnya.
Baca juga:
Ia menjelaskan, skema penunjukan langsung seharusnya dimanfaatkan secara strategis dengan membagi paket pekerjaan menjadi lebih kecil, sehingga dapat melibatkan lebih banyak pengusaha asli Papua.
“Pekerjaan yang nilainya besar bisa dipecah menjadi beberapa paket, misalnya Rp300 juta atau Rp500 juta, agar bisa dikerjakan oleh pengusaha lokal,” jelas Wahey.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah daerah sangat ditentukan oleh respons dan kinerja pimpinan OPD dalam menindaklanjuti arahan kepala daerah.
“OPD harus peka dan cepat merespons kebijakan bupati. Semua arahan harus dicatat dan dijalankan sebagai program kerja, bukan diabaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wahey juga mengingatkan para pengusaha asli Papua agar menjaga profesionalisme dan tanggung jawab dalam mengerjakan proyek yang diberikan. Ia menyoroti masih adanya pekerjaan yang tidak diselesaikan meskipun anggaran telah digunakan.
“Kalau sudah diberi kepercayaan, kerjakan dengan baik. Jangan sampai pekerjaan terbengkalai sementara anggaran sudah habis,” katanya.
Selain itu, ia menilai pentingnya koordinasi antar-OPD untuk memastikan pemerataan distribusi proyek. Menurutnya, praktik penumpukan pekerjaan pada satu perusahaan harus dihindari.
“Jangan sampai satu perusahaan dapat banyak proyek dari beberapa OPD. Harus ada pemerataan agar semua pengusaha asli Papua bisa merasakan manfaatnya,” tegasnya lagi.
Wahey berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi orang asli Papua benar-benar memberikan dampak nyata.
Laporan: M. Irfan
