Foto: istimewa | Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius Helan, SIK., MH.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com — Aksi pemalangan SD Negeri Inpres Harapan di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, yang telah berlangsung sejak 12 April 2026, belum juga menemui titik terang. Situasi ini mendorong aparat kepolisian turun tangan lebih serius dengan membentuk tim khusus penyelesaian konflik.
Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V. D. P. Helan, menegaskan bahwa langkah pembentukan tim dilakukan untuk mempercepat penanganan kasus yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan.
“Saya sudah bentuk tim untuk penyelesaian kasus pemalangan ini. Persoalan ini penting dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya usai mengikuti mediasi, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, tim tersebut tidak hanya fokus pada satu kasus, tetapi juga menangani sejumlah persoalan serupa yang tengah berkembang di wilayah hukum Polres Jayapura. Menurutnya, percepatan penyelesaian menjadi kunci agar konflik tidak semakin meluas.
“Kalau terus ditunda, justru akan menambah beban dan memperumit keadaan. Apalagi kasus ini sudah berlangsung sejak tahun lalu,” ujarnya.
Baca juga: Tambang Emas Ilegal Picu Banjir Danau Sentani, Kapolres Jayapura: Akan Kami Tertibkan!
Dalam forum mediasi, sejumlah pihak turut hadir, di antaranya perwakilan Pemerintah Kabupaten Jayapura, aparat kepolisian, hingga pemilik hak ulayat atas lahan sekolah tersebut. Pertemuan itu menjadi upaya awal untuk membuka ruang dialog antara pihak-pihak yang bersengketa.
Namun demikian, Kapolres menegaskan bahwa kepolisian tidak memiliki kewenangan dalam menentukan keabsahan kepemilikan tanah.
“Polisi tidak bisa menentukan mana sertifikat yang benar. Itu kewenangan pengadilan. Kami hanya memfasilitasi agar para pihak bisa duduk bersama dan mencari solusi,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura sebelumnya telah merespons persoalan ini melalui Wakil Bupati Haris Richard S. Yocku. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik tanah, meski di tengah keterbatasan anggaran akibat efisiensi dari pemerintah pusat.
“Kami tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan ini. Tapi kondisi keuangan daerah saat ini juga sedang mengalami tekanan,” ungkapnya.
Haris Yocku juga mengimbau agar aksi pemalangan dihentikan demi keberlangsungan pendidikan ratusan siswa yang terdampak.
“Jangan palang sekolah. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Kalau sekolah ditutup, mereka harus belajar di mana?” katanya.
Hingga kini, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Inpres Harapan masih terhenti. Para siswa menjadi korban langsung dari konflik lahan yang belum terselesaikan, sementara upaya mediasi terus dilakukan untuk mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak.
Laporan: M. Irfan
