Foto: istimewa | ilustrator kantor DPD RI Senayan dan Logo MRP Papua
Penulis: Victor Buefar, Pemerhati Politik Papua
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Dinamika hubungan antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) belakangan menjadi sorotan publik. Perbedaan pandangan yang mencuat secara terbuka di ruang publik dan media sosial dinilai berpotensi memicu kegaduhan, sekaligus mengaburkan inti persoalan yang seharusnya diselesaikan secara bijaksana.
Pengamat dan juga pemerhati politik Papua, Victor Buefar, menilai situasi ini perlu disikapi dengan kedewasaan oleh kedua lembaga. Ia menegaskan bahwa MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua dan DPD RI sebagai representasi politik daerah di tingkat pusat sejatinya memiliki tanggung jawab yang sama, yakni memperjuangkan kepentingan rakyat Papua secara menyeluruh, bukan justru saling berhadap-hadapan.
Menurutnya, ketika dua institusi besar terlibat dalam ketegangan terbuka, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Ia mengingatkan bahwa konflik antar elite berpotensi menempatkan rakyat sebagai korban dari tarik-menarik kepentingan.
Baca juga: Terima Mandat Caretaker GAMKI Sarmi, Victor Buefar Siap Konsolidasi Pemuda Kristen
“Perbedaan seharusnya tidak menjadi pemicu konflik, melainkan pintu masuk untuk dialog yang lebih konstruktif. Jika ada kekeliruan, perlu diluruskan dengan data. Jika ada kekurangan, harus dilengkapi melalui mekanisme yang tepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mengedepankan musyawarah yang berlandaskan nilai adat, etika, dan hukum dalam menyelesaikan setiap perbedaan tafsir di antara kedua lembaga tersebut.
Situasi ini juga dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat dampaknya dapat meluas pada stabilitas dan masa depan Papua. Ketidakharmonisan antar lembaga, kata dia, berpotensi membuka celah bagi pihak lain untuk mengambil keuntungan.
Mengutip pemikiran filsuf Aristoteles, Victor mengingatkan bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan, bukan dominasi satu pihak. Oleh karena itu, seluruh elemen di Tanah Papua diharapkan mampu menjaga kebersamaan dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar.
“Papua membutuhkan sinergi, bukan konflik. Hanya dengan kebersamaan, daerah ini bisa berdiri kuat di tengah dinamika bangsa,” tegasnya.
Laporan: Roy Hamadi
