Foto: Willy / Pertemuan Wakil Bupati Kevin Totouw didampingi Kadis Perhubungan, bersama Kapolres jajaran dengan warga kampung Warembori
Burmeso, Jurnal Mamberamo Foja – Wakil Bupati Mamberamo Raya, Kevin Totouw, S.IP, menegaskan bahwa masyarakat di Kampung Warembori dan Yoke, Distrik Mamberamo Hilir, berhak mendapatkan pelayanan yang sama seperti daerah lain di Kabupaten Mamberamo Raya.
Pernyataan ini disampaikan Kevin Totouw dalam tatap muka bersama warga Warembori dan Yoke, Selasa malam (25/3).
Pertemuan ini dilakukan sebagai respons atas rencana pemalangan di muara Sungai Mamberamo oleh masyarakat setempat yang merasa diabaikan, terutama terkait penanganan warga Warembori dan Yoke yang meninggal di luar Mamberamo Raya.
Komitmen Pemerintah dalam Pelayanan Masyarakat
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Kevin Totouw menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk membantu warga yang sakit maupun yang meninggal. Namun, ia juga mengakui bahwa saat ini kondisi keuangan daerah sedang mengalami kendala.
“Saya sangat prihatin dengan situasi keuangan daerah saat ini, karena kita mengalami defisit anggaran akibat pemangkasan. Meski begitu, saya bersama Bupati berkomitmen agar ke depan setiap warga Mamberamo yang meninggal di luar daerah bisa dipulangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan,” ujar Kevin Totouw.
Pemerintah daerah, lanjutnya, sedang mengupayakan pengalokasian anggaran yang lebih tepat guna untuk mendukung kebijakan tersebut, sejalan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Polisi: Hadir untuk Mencari Solusi, Bukan Menakuti Warga
Kapolres Mamberamo Raya, AKBP Supraptono, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang bersedia berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
“Kami dari kepolisian hadir di sini bukan untuk menakuti masyarakat, tetapi untuk mendampingi Wakil Bupati dalam berdialog dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” tegas Kapolres.
Usulan Regulasi untuk Pemerataan Pelayanan
Sementara itu, Habel Yahya Iriori, koordinator aksi sekaligus anggota DPRK Mamberamo Raya, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah atas respon terhadap aspirasi masyarakat Warembori.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi pembedaan dalam pelayanan terhadap masyarakat Mamberamo, baik yang tinggal di hulu, tengah, maupun hilir. Semua warga Mamberamo berhak mendapatkan pelayanan dari APBD daerah ini,” ujarnya.
Habel Iriori juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah dan DPRK membentuk peraturan daerah (Perda) untuk mengatur alokasi anggaran pemulangan jenazah warga Mamberamo yang meninggal di luar daerah.
“Aspirasi masyarakat yang kami sampaikan ini tidak harus dijawab sekarang, tetapi kami berharap ada regulasi yang bisa menjadi dasar hukum dalam menetapkan biaya pemulangan jenazah setiap kampung di Mamberamo Raya,” jelasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mamberamo Raya Kevin Totouw, Kapolres Mamberamo Raya AKBP Supraptono, Pabung Kodim 1712 Sarmi Mayor Inf. Musa Siep, Kabag Ops Polres Mamberamo Raya AKP H. Nainggolan.
Selanjutnya ada Kepala Dinas Perhubungan Eduar Tasti, S.IP, Anggota DPR Kabupaten Mamberamo Raya Habel Iriori, SH, Kepala Distrik Mamberamo Hilir Yohanes Noleba, S.Sos, serta warga Kampung Warembori, Yoke, dan sekitarnya.
Laporan: Willy
