Foto: istimewa | Tampak pertemuan pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, di Hotel Grand Abe, Selasa (23/6).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., M.H., ke Kabupaten Mamberamo Raya. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Papua, Christian Sohilait, S.T., M.Si., mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya untuk melakukan sinkronisasi program pembangunan, Selasa (23/6).
Pertemuan tersebut digelar sebagai langkah konkret menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan Gubernur Papua setelah melihat langsung kondisi di Kabupaten Mamberamo Raya, terutama pada sektor kesehatan, infrastruktur, pertanian, hingga perikanan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, Frangky G. Lilihata, S.T., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua yang telah menginisiasi rapat sinkronisasi program tersebut. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan riil daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua atas undangan dan perhatian yang diberikan kepada Kabupaten Mamberamo Raya. Hasil kunjungan kerja Bapak Gubernur menjadi dasar penting untuk menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Frangky.
Ia menjelaskan, salah satu perhatian utama Gubernur Papua adalah sektor kesehatan. Sejumlah puskesmas di Mamberamo Raya direkomendasikan untuk direnovasi maupun dibangun kembali guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah pedalaman.
Selain itu, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Mengingat luas wilayah Mamberamo Raya yang cukup besar, konektivitas antarwilayah dinilai sangat penting untuk mendorong pemerataan pembangunan.
“Dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Papua, sudah disepakati tiga ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan, yakni ruas Kasonaweja-Trimuris, Simpang Kenari-Lingkar Danau Bira, serta ruas Eri-Sikari. Ketiga ruas ini merupakan program prioritas Kabupaten Mamberamo Raya yang telah mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua,” jelasnya.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, kata Frangky, pemerintah daerah mendorong pengembangan komoditas unggulan melalui program cetak sawah serta penanaman jagung di sejumlah wilayah, antara lain Distrik Dabra, Trimuris, dan Kasonaweja.
Baca juga: Kunjungi Mamberamo Hilir, Fakhiri Fokus Benahi Kesehatan dan Pendidikan
Menurutnya, pengembangan sektor pertanian di Mamberamo Raya harus diarahkan pada peluang pasar yang nyata. Kehadiran pabrik pakan ternak di Koya, Kota Jayapura, membuka peluang bagi petani Mamberamo Raya untuk memasok bahan baku seperti jagung dan singkong.
“Kami hanya berbicara konsep, tetapi bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ada. Jagung maupun singkong yang dihasilkan nantinya dapat langsung dipasarkan ke pabrik pakan yang sudah dibangun di Jayapura,” katanya.
Sementara itu, sektor perikanan juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya meminta dukungan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perikanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membantu penyediaan jaringan listrik bagi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi bagian dari program strategis nasional.
Rapat sinkronisasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musaad, S.Sos., serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Matius Hartono Wally, S.IP.
Hadir pula sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Mamberamo Raya, antara lain Kepala Dinas Perhubungan Eduard Tasti bersama jajaran Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya berkomitmen mempercepat realisasi berbagai program prioritas guna mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah utara Papua tersebut.
Laporan: Roy Hamadi
