admin web
Foto: Roy /dari kiri, Waket 1 Albert K. Wenggi, Ketua YPC-08 Papua Herman Ketjeway, Ketua DPC Yapen Alfons Wamafma, dan Ketua Supiori Isak Akobiarek, saat gelar klarifikasi Minggu (16/2) di Hotel N2, Gunung Sahari, Jakarta.
Jakarta, Jurnal Mamberamo Foja – Ketua Yayasan Prabu Center 08 (YPC-08) Provinsi Papua, Martinus Herman Ketjeway, memberikan klarifikasi terkait penundaan peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Herman, berdasarkan konferensi pers yang digelar YPC-08 pada 29 Januari lalu, program MBG awalnya direncanakan berlangsung serentak di Papua pada 17 Februari. Namun, pelaksanaannya terpaksa ditunda karena kendala dalam pengadaan toothess atau tempat makan ompreng yang harus memenuhi ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Herman menjelaskan bahwa hingga saat ini akses untuk mendapatkan ompreng yang sesuai standar cukup sulit. Pembelian hanya dilayani dalam jumlah besar, sehingga menyulitkan pihak yayasan yang memiliki keterbatasan permodalan. Selain itu, harga ompreng di tingkat pengecer cenderung tidak stabil, menambah tantangan bagi para pengusaha dan kontraktor di Papua yang terlibat dalam program ini.
Herman, yang baru tiba di Jakarta dua hari lalu, menegaskan bahwa sebagian besar dapur di Papua sebenarnya sudah siap beroperasi. Namun, karena persyaratan keseragaman tempat makan, beberapa dapur belum bisa beroperasi hingga ompreng yang sesuai standar tersedia.
“Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat Papua untuk tetap bersabar. Begitu ompreng yang sesuai standar tersedia, kami akan segera mengajukan surat ke BGN agar peluncuran program dapat segera dilakukan,” kata Herman.
Sebagai Ketua YPC-08 Papua, Herman juga meminta kepada seluruh jajaran di tingkat kabupaten/kota serta para kontraktor yang tergabung dalam yayasan agar tetap mempersiapkan diri dan menunggu proses pengadaan ompreng yang saat ini sedang diurus di Jakarta.
Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal program nasional Presiden Republik Indonesia dan memastikan program MBG dapat terlaksana dalam masa kepemimpinan lima tahun ke depan.
Komitmen Pengurus dan Kontraktor dalam Pengadaan Ompreng
Di tempat yang sama, Wakil Ketua I YPC-08 Papua, Albert K. Wenggi, mengajak para kontraktor dan pengusaha yang tergabung dalam yayasan untuk mendukung upaya pengadaan ompreng ini. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu (16/2) malam di Hotel N2, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, ia menegaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan program ini semata-mata disebabkan oleh kendala dalam pengadaan ompreng yang sesuai standar.
Albert, yang akrab disapa Spey, menjelaskan bahwa mereka perlu memastikan standar ompreng yang ditetapkan BGN. Oleh karena itu, bersama Ketua YPC-08 dan jajaran pengurus di Jakarta, mereka berencana menemui BGN pada Senin (17/2) untuk memastikan spesifikasi ompreng yang harus digunakan.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi ini juga menambahkan bahwa keseragaman standar penting untuk menghindari kesalahan dalam pembelian tempat makan di kemudian hari. Ia meminta para kontraktor dan pengusaha Papua untuk tetap bersabar dan mengikuti proses ini dengan baik.
“Secara organisasi, YPC-08 sudah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan kebijakan yang harus diterapkan terkait program MBG di Papua. Kami ulangi, dapur-dapur di Papua sudah siap, hanya saja kendala utama saat ini adalah pengadaan ompreng,” ujar Albert.
Kendala dalam Pengadaan Ompreng Secara Massal
Sementara itu, Wakil Sekretaris I YPC-08 Papua yang juga Ketua DPC YPC-08 Kabupaten Supiori, Isak Akobiarek, membagikan pengalamannya terkait proses pengadaan ompreng dan kesiapan dapur di Supiori. Ia menegaskan bahwa seluruh DPC di kabupaten/kota menghadapi kendala yang sama, yaitu sulitnya memperoleh ompreng sesuai standar.
Menurut Isak, proses mendapatkan ompreng tidak semudah yang dibayangkan. Sistem pengadaan di Jakarta mengharuskan pembelian dalam jumlah besar, minimal satu juta pcs, dan harus melalui perusahaan tertentu yang memiliki kerja sama dengan pabrik.
“Kami mengalami kendala karena jumlah siswa di setiap kabupaten/kota tidak mencapai satu juta. Ini menjadi masalah besar, karena sistem pengadaan perusahaan berbeda dengan kebutuhan yayasan. Ibaratnya, rel kereta kami tidak sama,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Isak meminta Dewan Pengurus Pusat YPC-08 untuk membantu mengoordinasikan pengadaan ompreng agar semua DPD dan DPC di Papua dapat terakomodasi dengan baik.
“Kami berharap Ketua Herman Ketjeway, yang saat ini berada di Jakarta, bisa mendapatkan solusi terbaik. Besok, beliau akan menemui Sekjen Prabu Center untuk membahas jalan keluar bagi kami di Papua,” lanjut Isak.
Ia juga menyoroti harga ompreng di Jakarta yang cenderung fluktuatif dan sulit dijangkau oleh YPC-08. Ketika yayasan hendak membeli dalam jumlah kecil, harga sering kali sudah berubah akibat permainan pengecer.
“Kami selalu kalah dalam mendapatkan ompreng, karena tidak bisa bersaing dengan pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Sementara itu, dana yang tersedia di YPC-08 terbatas dan berasal dari para pengusaha yang telah mempercayakan modalnya kepada yayasan,” jelasnya.
Sebagai penutup, Isak mengajak para kontraktor dan pengusaha untuk memahami kondisi yang sedang dihadapi YPC-08. Ia menegaskan bahwa yayasan berjuang dengan keterbatasan dana, tetapi tetap berkomitmen untuk mewujudkan program MBG bagi generasi Papua ke depan.
Laporan: Roy
