Foto: istimewa | Tampak Anggota DEN-RI Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., didampingi Asisten II Setda PBD Ir.Victor Solossa, MT., di Sorong.
Sorong, jurnalmamberamofoja.com — Pemerintah pusat melalui Dewan Energi Nasional (DEN) RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai mengakselerasi langkah besar: menjadikan Sorong sebagai pusat (hub) migas kawasan Timur Indonesia (KTI).
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi strategis antara DEN RI dan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Forum ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur energi kini menjadi prioritas mendesak, bukan lagi wacana.
Anggota DEN RI, Johni Jonatan Numberi, yang tampil sebagai pemateri, menekankan pentingnya sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, implementasi kebijakan energi nasional di daerah harus dipercepat melalui penyelesaian Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebagai fondasi utama.
“Tanpa percepatan RUED, arah pembangunan energi akan kehilangan pijakan. Ini harus dipastikan selesai dan implementatif,” tegas Johni.
Baca juga: RUED Papua Barat Daya Disorot: DEN Tekan DPRP Percepat Peta Jalan Energi Bersih
Rapat yang dipandu Asisten II Bidang Pembangunan, Victor Solossa, mengerucut pada sejumlah agenda krusial. Di antaranya peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan LPG, penguatan jaringan distribusi energi, hingga optimalisasi produksi gas di wilayah Papua Barat Daya.
Sorong dinilai memiliki keunggulan strategis sebagai pintu gerbang energi untuk Papua dan Maluku. Posisi ini dinilai mampu memangkas rantai distribusi energi yang selama ini bergantung dari luar daerah.
“Jika infrastruktur diperkuat, Sorong bukan hanya titik distribusi, tetapi akan menjadi pusat kendali energi kawasan timur,” ujar Johni.
Pengembangan ini juga diyakini akan berdampak langsung pada efisiensi logistik energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis sektor migas.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menuntaskan penyusunan RUED sebagai dasar hukum pembangunan energi yang terarah dan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin hanya jadi konsumen. Papua Barat Daya harus tampil sebagai pemain utama dalam peta energi Indonesia timur,” tegas Elisa.
Rapat koordinasi ini menjadi penanda kuat bahwa arah kebijakan energi di Papua Barat Daya mulai bergerak menuju kemandirian, sekaligus mendukung agenda besar transisi energi nasional berbasis potensi lokal.
Laporan: Andre Fonataba
