Foto: istimewa | Tampak pertemuan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Prof. Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., bersama bersama Anggota DPR Papua Barat Daya, Hotel Panorama.
Sorong, jurnalmamberamofoja.com — Dorongan percepatan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Papua Barat Daya kian menguat. Dewan Energi Nasional (DEN) RI turun langsung, menekan sinergi pusat dan daerah agar tidak lagi berjalan lambat.
Anggota DEN RI, Johni Jonatan Numberi, memimpin pertemuan strategis bersama DPR Provinsi Papua Barat Daya dalam Rapat Koordinasi Teknis yang berlangsung di Hotel Panorama, Sorong.
Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ia menjadi titik tekan baru dalam memastikan Papua Barat Daya tidak tertinggal dalam agenda besar transisi energi nasional.
RUED, menurut Numberi, bukan dokumen formalitas. Ia adalah arah masa depan energi daerah.
“RUED adalah peta jalan. Tanpa itu, kita akan terus terjebak pada sistem energi lama yang mahal dan tidak efisien,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan keras: tanpa perencanaan yang matang, potensi besar daerah hanya akan menjadi wacana.
Dalam forum tersebut, Numberi juga mendorong dukungan konkret terhadap program nasional pengembangan 100 gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Papua Barat Daya dinilai memiliki keunggulan geografis untuk menjadi salah satu lumbung energi surya di Indonesia timur.
Baca juga: Dilantik Presiden, DEN Diminta Percepat Kemandirian Energi Nasional
Pertemuan ini dihadiri Plt Sekretaris Dewan Eltje S. Doo, Wakil Ketua II DPRP Fredrik F.A. Marlissa, Ketua Komisi I Zeth Kadakolo, serta anggota Bapemperda Youngky R. Fonataba.
Diskusi berlangsung dinamis. Isu yang dibedah tidak ringan mulai dari pemetaan potensi energi baru terbarukan (EBT) hingga strategi kebijakan yang harus menyesuaikan kondisi geografis Papua Barat Daya yang kompleks.
DPRP Papua Barat Daya pun merespons positif. Mereka menyatakan komitmen untuk mempercepat pembahasan RUED melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Langkah ini dinilai krusial. Tanpa dukungan regulasi daerah, percepatan energi bersih hanya akan berhenti di meja diskusi.
Pertemuan ini juga menegaskan satu hal penting: transisi energi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, legislatif, dan daerah.
Menutup pertemuan, Numberi kembali menegaskan urgensi kolaborasi.
“Papua Barat Daya punya potensi besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk bergerak bersama,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan menjadi pijakan awal yang konkret bukan sekadar wacana dalam mempercepat implementasi RUED dan memperkuat posisi Papua Barat Daya dalam peta transisi energi nasional.
Laporan: Andre Fonataba
