admin web
Foto: Irfan / Suasana demo Guru di lobby kantor bupati Jayapura (6/1).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura berkomitmen menyelesaikan hak-hak guru dan pembayaran pekerjaan yang tertunda di tahun 2024.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, memastikan upaya ini menjadi prioritas utama di awal 2025.
“Kami sedang mengupayakan agar pekerjaan yang belum terbayarkan di 2024 dapat diselesaikan pada 2025. Saat ini, tim anggaran daerah (TAPD) sedang memeriksa alokasi APBD untuk memastikan realisasi pembayaran,” ujar Semuel Siriwa kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna Peresmian Pimpinan DPRK Jayapura periode 2024-2029 di Gedung DPRK Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Selasa (7/1).
Koordinasi untuk Pembayaran Hak Guru
Menurut Semuel, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mempercepat proses pembayaran hak-hak tenaga pendidik yang belum terpenuhi.
“Proses pembayaran sudah berjalan, dan kami berharap dalam waktu dekat hak-hak guru, serta pekerjaan lain yang belum dibayar, dapat segera terselesaikan,” tegasnya.
Pemda Berkomitmen Lunasi Kewajiban
Semuel menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengabaikan tanggung jawab terhadap tenaga pendidik maupun pihak-pihak yang memiliki hak pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
“Semua pekerjaan dan hak guru yang tertunda akan kami lunasi di tahun ini. Ini menjadi komitmen kami untuk memastikan kesejahteraan tenaga pendidik dan mendukung kelancaran operasional pendidikan di Kabupaten Jayapura,” ujarnya lagi.
Pembayaran pekerjaan dan hak guru yang tertunda, kata Semuel, kini dalam tahap penyelesaian di BPKAD.
Ia berharap langkah ini dapat menjaga kepercayaan dan semangat tenaga pendidik di Kabupaten Jayapura.
“Kami segera menyelesaikannya. Saat ini, semua masih dalam proses finalisasi, dan kami memastikan tidak ada hak yang diabaikan,” pungkasnya.
Dengan komitmen ini, Pemkab Jayapura optimistis mampu menjaga stabilitas pembangunan dan pendidikan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
(Fan)
