Foto: istimewa | Max Karubaba, SE., Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura menyesalkan pernyataan Wali Kota Jayapura yang menyebut bahwa aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini dilakukan oleh “orang gunung”. Mereka menilai pernyataan tersebut dapat menciptakan dikotomi sosial dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, SE., menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, setiap ucapan yang disampaikan oleh kepala daerah harus mencerminkan semangat persatuan dan kesetaraan di antara seluruh warga kota, tanpa membedakan asal-usul, suku, atau latar belakang sosial.
“Kota Jayapura adalah rumah bersama. Baik warga dari wilayah pesisir, lembah, maupun pegunungan memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam membangun daerah ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa (17/6/2025).
Karubaba juga mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk melalui demonstrasi, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena itu, ia menilai pelabelan terhadap kelompok tertentu dalam konteks penyampaian aspirasi justru kontraproduktif.
Ia berharap Wali Kota Jayapura lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan ke depan. “Kami mengimbau agar ke depan Bapak Wali Kota dapat lebih bijak dan mengutamakan narasi yang merajut persaudaraan, bukan yang menambah sekat-sekat sosial,” tambahnya.
DPR Kota Jayapura, lanjut Karubaba, tetap berkomitmen menjaga semangat persatuan dan membuka ruang dialog yang sehat bagi semua komponen masyarakat. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif siap menjadi jembatan aspirasi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Kami semua mendambakan Kota Jayapura yang aman, damai, dan inklusif bagi siapa pun yang menyebutnya sebagai rumah,” pungkasnya.
Laporan: Sony Rum
