Foto: istimewa | Tampak Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Hengky Sawaki, SE., didampingi 4 anggota lainnya, Benny Jensenem, SE., MM., Korneles Yanuaring, Otniel Deda, Amd.IP., Telma Numberi, S.Sos., MM., bersama Ketua Musorprov, Ayub Woisiri, S.Hut., di Wisma Atlet Mandala, Dok V, Jumat (29/5).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Proses pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua periode 2026-2030 resmi dimulai. Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Papua membuka pendaftaran bakal calon ketua umum mulai 1 hingga 4 Juni 2026.
Pengumuman tersebut disampaikan Ketua TPP KONI Papua, Hengky Sawaki, didampingi anggota tim penjaringan serta Ketua Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Papua, Ayub Woisiri, dalam konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat TPP KONI Papua, Wisma Atlet Mandala, Dok V, Kota Jayapura, Jumat (29/5/2026).
Hengky Sawaki menjelaskan, pendaftaran dibuka selama empat hari kerja mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIT di Sekretariat TPP KONI Papua. Seluruh bakal calon diwajibkan mendaftar secara langsung dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
“Pendaftaran bakal calon Ketua Umum KONI Papua dibuka mulai 1 Juni dan berakhir pada 4 Juni 2026. Seluruh proses dilakukan di sekretariat TPP KONI Papua sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Menurut Hengky, tahapan penjaringan yang relatif singkat menyesuaikan agenda Musorprov KONI Papua yang akan digelar pada 5-6 Juni 2026. Pada forum tersebut akan dilakukan pemilihan sekaligus penetapan Ketua Umum KONI Papua terpilih.
Salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi bakal calon adalah memperoleh dukungan minimal 30 persen dari pemilik suara yang sah dan aktif.
Dukungan tersebut terdiri atas sedikitnya tiga rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota serta minimal 18 dukungan tertulis dari Pengurus Provinsi cabang olahraga maupun organisasi olahraga fungsional yang memiliki hak suara.
Anggota TPP KONI Papua, Otniel Deda, menegaskan bahwa proses pendaftaran terbuka bagi siapa saja yang memenuhi ketentuan organisasi. Tim penjaringan hanya menjalankan mandat sesuai aturan organisasi, mulai dari pengumuman, verifikasi administrasi hingga penyampaian hasil verifikasi kepada peserta Musorprov.
“Pendaftaran harus dilakukan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan oleh tim maupun pihak lain,” tegasnya.
Baca juga: Musorprov KONI Papua Digelar Juni 2026, Persiapan PON XXII dan Perebutan Kursi Ketua Mulai Memanas
Hal senada disampaikan anggota TPP lainnya, Korneles Yanuaring. Ia menjelaskan bahwa seluruh dokumen persyaratan dapat diambil langsung di sekretariat TPP untuk kemudian dilengkapi dan dikembalikan sebelum batas akhir pendaftaran.
“Berkas persyaratan dapat diambil di sekretariat. Setelah seluruh dokumen lengkap, bakal calon wajib menyerahkannya kembali kepada tim untuk dilakukan verifikasi,” jelas Korneles.
Sementara itu, Ketua Musorprov KONI Papua, Ayub Woisiri, menyebut tahapan penjaringan bakal calon merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Papua yang telah dilaksanakan pada 15 April 2026.
Ia memastikan seluruh tahapan menuju Musorprov berjalan sesuai jadwal hingga proses pemilihan yang akan berlangsung pada awal Juni mendatang.
“Ini merupakan amanat hasil Rakerprov KONI Papua. Kami memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme organisasi hingga pelaksanaan Musorprov pada 5-6 Juni 2026 yang akan memilih sekaligus menetapkan Ketua Umum KONI Papua periode 2026-2030,” kata Ayub.
Selain wajib memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman organisasi, calon Ketua Umum KONI Papua juga dituntut memiliki visi pembinaan olahraga prestasi, mampu menjadi pemersatu insan olahraga, memahami AD/ART KONI, serta memiliki kemampuan membangun kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi olahraga tingkat nasional dan internasional.
Adapun sejumlah dokumen yang wajib dilampirkan meliputi surat pernyataan kesediaan dicalonkan, visi dan misi, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP dan KK, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, surat bebas narkoba dari BNN Papua, hingga surat keterangan tidak sedang menjalani proses pidana.
Seluruh hasil verifikasi dan penjaringan bakal calon nantinya akan dilaporkan oleh TPP dalam sidang paripurna Musorprov KONI Papua sebelum memasuki tahapan pemilihan Ketua Umum KONI Papua periode 2026-2030.
Laporan: Sony Rumainum
