admin web
Jurnal Mamberamo Foja, Jayapura – Gelar rapat paripurna untuk mendengar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mengadakannya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (21/5).
Agenda tahunan DPRK ini dilakukan di luar kabupaten Mamberamo Raya karena sejumlah partai politik yang ada sementara melakukan lobi-lobi politik terkait rekomendasi jelang pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024 yang sedianya dihelat pada 27 November mendatang.
Elias Besutey, S.Pd ketua DPRK Mamberamo Raya ketika dijumpai awak media seusai memimpin rapat paripurna mengatakan bahwa kepala daerah telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungan Jawab (LKPJ) yang dibawakan oleh wakil bupati Mambra, yakni Everd Mudumi, S.Sos, dan diikuti oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami telah menggelar rapat paripurna terkait LKPJ kepala daerah dan sudah disampaikan oleh wakil bupati Everd Mudumi,S.Sos,” ucap Elias Besutey.
Pria yang juga kembali terpilih sebagai anggota DPRK periode 2024-2029 ini jelaskan bahwa, Wakil bupati Mamberamo Raya paparkan dalam LKPJ sejumlah hal yang telah dikerjakan tahun 2023 silam diantaranya terkait 500 tenaga honorer yang telah diangkat jadi calon aparatur sipil negara (CASN).
“Dalam laporan pertanggungan jawab, wakil bupati mengutarakan bahwa dimasa kepemimpinan JTEM, telah mengangkat 500 tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil juga PPPK lainnya,” ungkap ketua DPRK.
Politisi partai golkar Mambra ini sebutkan juga, menjadi catatan untuk pemerintah daerah, dalam hal laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh sejumlah instansi perangkat daerah oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) belum diselesaikan sehingga dewan menunggu sampai 60 hari kedepan.
“Kami akan mendorong lagi supaya dilakukan penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer diterima menjadi ASN, guna mengurai honorer yang ada,” tambah Besutey.
“Terkait dengan LHP BPK jika tidak dihiraukan, maka dewan siap memparipurnakan untuk berikan rekomendassi kepada pihak berwajib untuk tindaklanjut” beber ketua dewan.
Sedangkan untuk laporan LKPJ yang disampaikan bupati yang dibacakan wakil bupati Everd Mudumi,S.Sos, terkait pertanggungjawaban anggaran tahun 2023, dalam laporannya pemerintah mengapresiasi kinerja dewan yang telah menyelenggarakan sidang paripurna.
“Banyak hal yang sudah kami lakukan dalam perjalanan kepemimpinan JTEM, diantaranya peningkatan sarana-prasarana kebutuhan air bersih, telekomunikasi, pembangunan jalan, ketenagakerjaan, termasuk diantaranya pengangkatan tenaga honorer jadi ASN tambah lagi dengan PPPK dengan total 500 orang,” ungkap Everd.
Everd Mudumi akui masih ada yang tersisa dari tenaga honorer, tapi setidaknya telah berkurang dengan diangkat sebagian. Kemudian dengan anggaran yang ada belum maksimal mengcover seluruh kebutuhan masyarakat orang asli Mamberamo, khusus yang jauh di kampung-kampung karena topografi daerah. (RH)
