Foto: istimewa | Jimmy Alberto Thesia, S.Sos.,M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Persoalan pengangguran di Provinsi Papua masih menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah daerah.
Data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di kisaran 6,92 hingga 6,99 persen, atau sekitar 32 ribu orang belum memiliki pekerjaan tetap.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Jimmy Alberto Thesia, S.Sos., M.Si., menegaskan angka tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera bertindak lebih agresif dan terukur.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Papua telah menyiapkan sejumlah program strategis guna menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja lokal.
“Pemerintah daerah bersama mitra strategis sudah menyusun langkah-langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja baru di Papua,” kata Jimmy saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/1).
Baca juga: Gaji Minimum Naik, Pemprov Papua Ingatkan Pengusaha Wajib Patuh
Salah satu program utama yang akan digencarkan adalah penyelenggaraan Job Fair secara rutin dan inklusif. Kegiatan ini direncanakan minimal satu kali dalam setahun dan menjadi ruang temu langsung antara pencari kerja dengan dunia usaha dan industri.
Menurut Jimmy, Job Fair diharapkan mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal serta membuka akses informasi terkait kebutuhan riil tenaga kerja di berbagai sektor.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Papua juga memperluas kolaborasi dengan BUMN dan sektor swasta, khususnya perusahaan besar di bidang perkebunan, perbankan, dan ritel.
Kolaborasi ini dinilai krusial untuk membuka peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
Pemprov Papua juga menaruh perhatian serius pada penciptaan ekosistem kerja yang inklusif. Penyandang disabilitas dipastikan mendapat ruang yang setara melalui penyediaan kuota khusus di sejumlah perusahaan mitra.
“Kami ingin semua warga Papua, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan berkontribusi,” tegas Jimmy.
Di sisi peningkatan kualitas SDM, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi fokus utama. Program pelatihan dan pemagangan dalam negeri diarahkan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar pencari kerja menjadi tenaga kerja terampil dan wirausahawan mandiri.
Baca juga: Prestasi Atlet Papua di SEA Games Thailand Diapresiasi Pemprov Papua
Pemanfaatan dana Otonomi Khusus juga akan difokuskan pada pelatihan teknis, seperti montir, operator alat berat, teknologi informasi, hingga barista, lengkap dengan sertifikasi kompetensi nasional.
“Dengan sertifikasi, lulusan pelatihan memiliki pengakuan dan peluang kerja yang lebih luas,” ujar Jimmy.
Jimmy harap, rangkaian program tersebut mampu menekan angka pengangguran secara bertahap, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat posisi tenaga kerja Papua di tingkat nasional.
Laporan: Sony Rumainum
