Foto: Irfan / Menase Bernard Taime
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta untuk mempertimbangkan perpanjangan masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ramses Limbong hingga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang definitif pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua Agustus 2025.
Desakan ini disampaikan oleh Tokoh Pemuda dan Intelektual Tabi, Menasse Bernard Taime (MBT), yang menilai bahwa pergantian Pj Gubernur di tengah proses politik yang krusial justru dapat menghambat stabilitas pemerintahan dan program strategis yang sudah berjalan.
“Menurut saya, sebaiknya Pj Gubernur Papua saat ini tetap melanjutkan kepemimpinannya hingga ada gubernur definitif. Karena jika ada pergantian di tengah jalan, akan membutuhkan waktu adaptasi bagi Pj Gubernur yang baru, sementara saat ini yang dibutuhkan adalah kesinambungan pemerintahan,” ujar MBT saat ditemui di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (21/3/2025).
Dasar Hukum dan Stabilitas Pemerintahan
MBT merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur bahwa masa jabatan Pj Gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal satu tahun lagi atau sampai terpilihnya kepala daerah definitif.
Menurutnya, perpanjangan masa jabatan Ramses Limbong merupakan langkah strategis untuk memastikan transisi kepemimpinan yang lebih lancar.
“Menjelang PSU Pilgub Papua pada Agustus 2025, sebaiknya tidak ada pergantian Pj Gubernur lagi. Biarkan kepemimpinan yang ada tetap berjalan agar program-program strategis dapat dilaksanakan tanpa hambatan,” tegasnya.
Dampak Pergantian Pj Gubernur di Tengah Proses Politik
Sebagai Tokoh Pemuda Papua asal Sentani, MBT mengingatkan bahwa pengangkatan Pj Gubernur baru bisa berdampak pada kesinambungan kebijakan serta koordinasi dengan berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Setiap pejabat baru pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Jika Pj Gubernur Papua diganti saat ini, ada risiko terganggunya jalannya pemerintahan, terutama dalam mengawal proses Pilkada dan menjaga stabilitas Papua,” kata MBT.
Ia juga menegaskan bahwa program-program yang telah dirancang oleh Ramses Limbong seharusnya terus dilaksanakan hingga masa transisi kepemimpinan ke gubernur definitif.
“Biarkan Pj Gubernur yang sekarang tetap memimpin dan mengeksekusi program strategis yang sudah direncanakan. Jangan ada pergantian hingga pejabat definitif dilantik setelah PSU,” pungkasnya.
MBT, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) dan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Jayapura, menekankan bahwa aspirasi ini bukan sekadar kepentingan politik, tetapi demi stabilitas pemerintahan dan pembangunan di Papua.
Laporan: Irfan
