Dok ist/ Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa bersama unsur Forkopimda saat melepas 15 truk dan mobil sampah untuk mengawali pembuangan sampah ke TPA Waibron Distrik Sentani Barat di Halaman Kantor Bupati Jayapura, Selasa (1/10).
Jurnal Mamberamo Foja, Sentani – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua mencanangkan gerakan peduli lingkungan Jayapura bersih.
Gerakan ini ditandai dengan pelepasan 15 truk dan mobil sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) Waibron, Distrik Sentani Barat oleh Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa pada Selasa.
Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Selasa mengatakan gerakan peduli kebersihan dan lingkungan di daerah ini harus dilakukan karena Sentani adalah pintu masuk orang ke Papua melalui jalur udara.
“Kita awali gerakan Jayapura bersih ini dengan memindahkan tempat pembuangan sampah ke lokasi baru yang jauh dari pemukiman penduduk,” katanya.
Menurutnya, sampah harus menjadi tanggung jawab bersama supaya ke depan Kabupaten Jayapura penataan kotanya lebih baik dan ramah lingkungan.
“Artinya sampah-sampah yang menjadi problem masyarakat sudah harus ada solusinya dengan penataan sampah lebih baik dan kota Sentani jauh lebih bersih dari saat ini,” ujarnya.
Dia menjelaskan pemindahan lokasi tempat pembuangan sementara (TPS) Doyo lebih kepada tata pengelolaan perkotaan supaya lebih baik.
“Dulu sebelum banyak perumahan lokasi TPS Doyo sangat baik akan tetapi berjalannya waktu peningkatan pembangunan di mana-mana maka lokasi TPS sudah tidak representatif sehingga harus dipindahkan,” katanya.
Dia menambahkan pemindahan lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA Waibron telah melewati proses dan tahapan sehingga memperoleh kesepakatan untuk harus dipindah.
“Setelah ada kata sepakat, maka untuk apa berlama-lama lagi, dan hambatan yang terjadi segera diselesaikan dan pembuangan sampah ke TPA Waibron sudah harus dilaksanakan kini,” ujarnya.
Meskipun, kata Penjabat Bupati Siriwa, ada sedikit permasalahan terkait jalan masuk tetapi bisa diselesaikan dengan koordinasi dan komunikasi.
“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, terpenting itu harus menjaga sikap, komunikasi dan terus meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat adat atau pemilik hak ulayat,” katanya. (Fan)
