admin web
Dok JMF/ Tampak pertemuan Pansus Afirmasi dengan SesmenPan-RB
Jakarta, JurnalMamberamoFoja.com – Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi Majelis Rakyat Papua (MRP) kembali menegaskan perjuangannya untuk memastikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) terpenuhi melalui kebijakan afirmasi dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan sekolah kedinasan.
Langkah ini diupayakan melalui pertemuan dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di kawasan Sudirman, Jakarta, pada Kamis (21/11) siang. Pertemuan tertutup tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus Afirmasi, Beny Sweny, dan diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian PAN-RB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.
Aspirasi Pansus Afirmasi
Dalam pertemuan ini, Pansus Afirmasi menyampaikan beberapa poin penting, termasuk:
1. Penerimaan CPNS untuk OAP:
MRP meminta agar formasi penerimaan CPNS di Papua dialokasikan 100 persen untuk OAP sebagai bentuk keberpihakan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua.
2. Promosi Tenaga Honorer dan Kontrak:
Aspirasi juga diajukan untuk memberikan prioritas kepada tenaga honorer dan kontrak OAP agar dapat diangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus.
3. Afirmasi Sekolah Kedinasan:
Pansus mengusulkan agar anak-anak asli Papua mendapatkan kuota penuh di sekolah kedinasan, seperti IPDN, Akmil-Akpol, Poltekip dan Poltekim, PKN-STAN dan lain sebagainya, guna memperluas akses pendidikan dan menciptakan generasi birokrat dari kalangan OAP.
“Anak-anak asli Papua yang masuk melalui sekolah kedinasan atau diangkat dari tenaga honorer menjadi CPNS akan berkontribusi besar bagi Tanah Papua. Hal ini bukan hanya memenuhi hak dasar mereka, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat dan pembangunan daerah,” tegas Beny Sweny, yang juga mantan Ketua KPU Papua.
Respons dari Kementerian PAN-RB
Sekretaris Kementerian PAN-RB, Prof. Erwan Agus Purwanto, menyampaikan bahwa usulan tersebut sedang dalam pembahasan bersama Komisi II DPR RI. Pembahasan mencakup aspek regulasi dan dukungan anggaran yang melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami terus mendorong proses afirmasi ini, namun dukungan dari pemerintah daerah sangat penting, terutama terkait anggaran dan regulasi yang mendukung kebijakan ini,” ujar Prof. Erwan.
Beny Sweny berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti aspirasi ini, memastikan kebijakan afirmasi untuk OAP dapat dilaksanakan secara maksimal. Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan nyata dari pemerintah melalui penyediaan formasi khusus bagi OAP.
“Dukungan dari pusat dan daerah sangat penting untuk merealisasikan keberpihakan ini. Kami ingin kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua Pansus Beny Sweny, Wakil Ketua Korneles Dasinapa, Sekretaris Orpa Nari, serta anggota lainnya: Dorince Mehue, Febby Ohee, Lea Apniel, dan Fernando Masnandifu.
Langkah Pansus Afirmasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan MRP dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua.
(Roy)
