admin web
Foto: Irfan / Ketua DPRK Ruddy Bukanaung saat berpose dengan salah satu anggota dewan
Ketua DPRK: Dewan segera panggil Eksekutif bahas soal ini
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Gelombang aksi demo yang dilakukan para guru anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan kontraktor asli Papua di Kabupaten Jayapura menarik perhatian serius dari Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, S.E. Dalam pernyataannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk menyelesaikan persoalan mendesak ini.
“Permasalahan di Kabupaten Jayapura ini tidak bisa diselesaikan oleh legislatif saja. Kami akan berkolaborasi dengan eksekutif untuk mencari solusi terbaik demi masyarakat, khususnya para guru dan kontraktor,” ujar Ruddy Bukanaung usai Rapat Paripurna Peresmian Pimpinan DPRK Jayapura, Selasa, 7 Januari 2025.
Langkah Konkret DPRK
Ruddy memastikan bahwa pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membahas persoalan ini.
“Kami sedang mengupayakan dialog dengan pihak eksekutif. Tujuannya adalah mendapatkan data yang akurat terkait permasalahan yang dihadapi, seperti hak-hak ASN dan keluhan kontraktor,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat, termasuk para guru dan kontraktor, akan menjadi prioritas DPRK.
“Kami akan menjadikan persoalan ini sebagai agenda utama pembahasan di parlemen. Semua pihak harus bersinergi agar solusi konkret dapat segera diwujudkan,” tambah legislator dari Partai NasDem ini.
Ini adalah Aspirasi yang Harus Dijawab
Ruddy mengakui bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang perlu diakomodasi, mulai dari persoalan guru, kontraktor, hingga kepala kampung.
Ia berharap 30 anggota DPRK yang baru dilantik dapat bekerja sama untuk menjawab tantangan ini.
“Ke depan, kami ingin memastikan bahwa semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, bekerja dalam harmoni untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama demi kesejahteraan Kabupaten Jayapura,” tegas Ruddy.
Ruddy menambahkan bahwa sebagai Ketua DPRK definitif, ia berkomitmen menjadikan masalah ini prioritas.
“Kami akan mendorong Pemkab Jayapura untuk membawa persoalan ini ke meja dewan, agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat. Saya optimis, dengan komunikasi yang baik, kita bisa mendapatkan solusi yang adil dan menyeluruh,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRK Jayapura diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, menciptakan kebijakan yang berdampak positif bagi seluruh elemen di Kabupaten Jayapura.
(Fan)
