Foto: Irfan | Tampak Haris Richard S. Yocku, SH., Wabup Jayapura, diruang kerjanya Selasa, (10/2).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan tanah yang digunakan bagi pembangunan fasilitas publik secara bertahap, transparan, dan bertanggung jawab.
Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, SH menyampaikan bahwa sebagian besar lahan yang dimanfaatkan pemerintah daerah telah melalui proses kesepakatan dengan masyarakat, meskipun diakuinya terdapat persoalan pembayaran pada periode sebelumnya.
Baca juga: Musrenbang Wilayah III, Wabup Haris dorong sinergi kampung–distrik dan layanan langsung bagi warga
“Sekalipun pernah terjadi kesalahan pembayaran, pemerintah tidak tinggal diam. Semua akan diselesaikan satu per satu secara bertahap,” ujar Haris.
Ia menjelaskan sejumlah lokasi seperti di Komba, Yowari, serta lahan fasilitas pendidikan dan pelayanan publik lainnya menjadi prioritas dalam penyelesaian.
Untuk mencegah konflik di kemudian hari, pemerintah daerah tengah memperbaiki mekanisme pembayaran agar lebih terbuka, termasuk rencana pembayaran langsung melalui mekanisme adat.
Baca juga: Peringatan HPN, Wabup Haris Dorong Pers Tetap Profesional dan Objektif
“Kami ingin seluruh proses dilakukan secara jelas dan terbuka supaya tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Haris juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi pemalangan, karena dapat menghambat kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta layanan publik lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Laporan: M. Irfan
