Foto: istimewa | Tampak Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, SIK.,SH., MH., didampingi Wagub Dr. Aryoko AF. Rumaropen, SP., M.Eng., bersama Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, SH., MH., Plt. Sekda Papua, Christian Sohilait, ST.,M.Si., serta Plt. Kepala BPS Papua, Drs. Akhmad Jaelani, M.Si., di sela Rapat Koordinasi dan Evaluasi Sensus Ekonomi di Kantor Gubernur Papua, Senin (24/8).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com – Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., bersama Wakil Gubernur Papua Dr. Aryoko A.F. Rumaropen, S.P., M.Eng., menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Papua, Senin (24/8/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 berjalan efektif dan menghasilkan data yang berkualitas.
Baca juga: Gubernur Fakhiri: FDS XV Harus Jadi Motor Pelestarian Budaya dan Ekonomi Masyarakat
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan tanggung jawab kita semua seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa data yang akurat dan mutakhir menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi “Papua Cerah.”
“Jika data yang kita gunakan tidak akurat, maka kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, sensus ini harus kita sukseskan bersama sebagai fondasi pembangunan Papua yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurutnya, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu pijakan penting pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta menyusun program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Data yang akurat sangat penting untuk menentukan arah pembangunan. Karena itu, seluruh pihak harus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian Papua,” ujarnya.
Hasil pendataan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, struktur, serta potensi ekonomi di berbagai wilayah Papua. Data itu juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Papua diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
“Bersama membangun Papua berbasis data untuk pembangunan yang lebih tepat, inklusif, dan berkelanjutan.”
Laporan: Sony Rumainum
