admin web
Jurnalmamberamofoja, Jayapura – Sebanyak 5 Sinode Gereja dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua angkat bicara jelang pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua, karena utusan mereka diabaikan pemerintah.
Kelima Sinode itu yakni GIDI, Gereja Baptis, Sinode KINGMI, GPKAI, GPDP dan MUI di Papua karena utusan yang didorong dalam seleksi keanggotaan MRP tidak ikut dilantik hari ini.
Mewakili 5 Sinode Gereja dan juga MUI Papua, Pendeta Dorman Wandikbo sampaikan bahwa dia merasa Gereja dilecehkan dengan Cara-cara seperti ini, dimana Pemerintah secara sepihak meniadakan utusan mereka tanpa alasan yang jelas.
“Kami merasa Gereja dilecehkan dan menjadi satu penghinaan, sebab Pemerintah tidak boleh menganggap Gereja GIDI, Baptis, KINGMI, Katholik, GKI, maupun GKIP sebelah mana, karena sebelum pemerintah hadir Gereja ini sudah ada disini,”tutur Pdt. Dorman.
Lebih lanjut Pria yang juga sebagai Presiden GIDI Papua ini jelaskan bahwa proses ini sudah jalan, kalau Gereja memberikan rekomendasi kepada setiap orang itu pasti sudah seleksi.
“Kami memberikan rekomendasi kepada setiap orang yang menjadi utusan Gereja itu sudah diseleksi, bukan sembarangan.”
Sebab itu Gereja menganggap ini suatu pelecehan, atau rasisme terhadap keberadaan Gereja dalam perekrutan anggota Majelis Rakyat Papua.
Pendeta Wandikbo juga tegaskan bahwa Provinsi di bagi-bagi boleh saja tetapi Gereja harus tetap satu, tidak boleh di kotak-kotakan, Gereja tetap universal.
“Provinsi boleh di bagi-bagi, tapi Gereja tetap universal” tegas Dorman.
Oleh karena itu penolakan yang dilakukan 5 Sinode Gereja dan MUI ini adalah bentuk Solidaritas atau kebersamaan dan persatuan sebagai wujud dari Papua tanah damai. Roy Hamadi
