Foto: Sony | Suasana Rapat Kerja Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com— DPD Partai Demokrat dari empat provinsi di Tanah Papua menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Suni Hotel Abepura sebagai ajang konsolidasi besar untuk memperkuat arah politik dan mengevaluasi kinerja partai di tingkat daerah.
Pertemuan ini dihadiri jajaran pengurus DPP, termasuk Sekjen Partai Demokrat yang datang memberikan arahan dan membuka dialog bersama kader dari Papua Induk, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
Gubernur Papua Induk, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakiri, juga hadir dan menyampaikan apresiasi atas peran Demokrat dalam mendukung tata kelola pemerintahan.
Ia bahkan mendorong agar Wakil Gubernur Papua ikut bergabung dan memperkuat barisan Demokrat di wilayah tersebut.
Pada penutupan, jajaran pengurus melakukan doa bersama sebagai bentuk refleksi dan kebersamaan kader.
Isu paling menonjol dalam Rakerda adalah penolakan terhadap regulasi efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Para kader menilai kebijakan tersebut justru menghambat pelaksanaan program strategis di Papua dan membatasi ruang gerak pemerintah daerah.
Sejumlah pengurus DPC menegaskan bahwa aturan efisiensi itu turut melemahkan stabilitas internal partai dan menyulitkan Demokrat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Karena itu, DPD Demokrat Papua menyatakan sikap menolak kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan di Tanah Papua.
Rakerda juga memfokuskan evaluasi terhadap perolehan kursi legislatif Demokrat di empat provinsi.
Analisis ini menjadi catatan penting untuk DPP, terutama jika partai menargetkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat presiden pada pemilu mendatang.
Penguatan mesin partai di Papua dipandang sebagai kunci dalam memperluas dukungan nasional bagi Partai Demokrat.
Laporan: Sony Rumainum
