ASN Demo serta Palang Kantor Bupati Jayapura, Tuntut Hak dan Transparansi Anggaran

Foto: Irfan /Pemalangan gerbang utama kantor bupati Jayapura, (Insert: Jack Puraro, koord aksi)

Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah, Sentani, Papua, kembali menjadi lokasi aksi demo dan pemalangan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (14/01).

Aksi ini dipimpin oleh Forum Komunikasi ASN Kabupaten Jayapura, yang menuntut pemenuhan hak-hak mereka yang dianggap diabaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura.

Dalam aksi tersebut, para ASN membakar ban bekas dan membawa spanduk bertuliskan tuntutan mereka, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Triwulan IV tahun 2023 dan 2024, honor PPTK, hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Jack Puraro, Koordinator Aksi, menyampaikan bahwa demo ini merupakan wujud kekecewaan mendalam terhadap buruknya tata kelola keuangan di Pemkab Jayapura.

“Kami meminta KPK, BPK, Ombudsman, dan Kejaksaan segera turun tangan untuk memeriksa pejabat yang diduga terlibat dalam praktik mafia anggaran dan korupsi,” tegas Jack.

Tuntutan ASN:

1. Pembayaran Hak TPP: ASN mendesak agar TPP yang tertunda segera dibayarkan tanpa penundaan lebih lanjut.

2. Transparansi Anggaran: Pemkab diminta memberikan penjelasan terkait alasan penundaan pembayaran.

3. Evaluasi Kinerja TAPD: ASN mengusulkan evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memastikan efektivitas pengelolaan anggaran.

4. Kompensasi Keterlambatan: Mereka juga meminta kompensasi atas keterlambatan pembayaran yang dianggap merugikan kesejahteraan ASN.

Jack Puraro menyayangkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN, yang merupakan ujung tombak pelayanan publik.

“Sejak Kantor Bupati dipindahkan ke Gunung Merah, kami merasa semakin banyak tantangan, baik dalam administrasi, pelayanan publik, maupun pemenuhan hak-hak ASN,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tuntutan ini tidak hanya demi kepentingan ASN, tetapi juga demi keberlanjutan pelayanan publik di Kabupaten Jayapura.

“Kami ingin ada langkah nyata dari Pemkab untuk memperbaiki sistem keuangan dan menjamin hak ASN,” pungkasnya.

Aksi ini kembali menjadi perhatian publik, mengingat Kantor Bupati Jayapura telah beberapa kali menjadi sasaran demo terkait isu serupa.

Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini demi menjaga stabilitas daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.

Laporan: Irfan