Foto: Irfan | Tampak Dixon Ohee koordinator Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbay (FPAKU) ketika memberikan keterangan pers disela aksi mereka yang masih bertahan hingga malam di kantor DPRK Jayapura, Senin (29/6).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbay (FPAKU) Kabupaten Jayapura terus berlanjut hingga Senin (29/6/2026) malam. Puluhan massa memilih tetap bertahan di halaman Kantor DPRK Kabupaten Jayapura sebagai bentuk tekanan agar Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) segera dibentuk.
Koordinator aksi, Dixon Ohee, menegaskan massa tidak akan membubarkan diri sebelum memperoleh kepastian mengenai pembentukan Pansus Otsus, termasuk siapa yang akan memimpin serta menjadi anggota panitia khusus tersebut.
“Hari ini kami sudah bersepakat tidak akan pulang. Kami akan menunggu sampai Pansus Otsus benar-benar dibentuk, siapa ketuanya dan siapa saja anggotanya. Setelah ada kepastian itu, barulah kami membubarkan diri,” tegas Dixon saat ditemui di halaman Kantor DPRK Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, sekitar pukul 19.00 WIT.
Menurut Dixon, aksi tersebut merupakan bentuk penagihan atas komitmen yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait pemberdayaan pengusaha asli Papua.
“Kami hanya menagih janji Bupati. Jangan sampai masyarakat terus diberi harapan tanpa ada kepastian,” ujarnya.
Dixon menjelaskan, dari delapan tuntutan yang disampaikan kepada DPRK Kabupaten Jayapura, terdapat dua poin yang menjadi prioritas utama. Pertama, DPRK segera membentuk Pansus Otsus. Kedua, DPRK mendesak Bupati Jayapura segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua asal Kabupaten Jayapura.
Ia menilai selama ini para pengusaha asli Papua terus berada dalam ketidakpastian. Berbagai upaya yang dilakukan melalui jalur komunikasi dengan pemerintah daerah, menurutnya, belum membuahkan hasil.
“Kalau kami tidak turun aksi, seolah-olah tidak ada yang mendengar. Selama ini kami hanya diberi janji. Kami ingin ada kepastian agar pengusaha asli Papua benar-benar diberdayakan,” katanya.
Baca juga: Desak Transparansi Dana Otsus, Pengusaha Asli Jayapura Geruduk DPRK dan Tuntut Pembentukan Pansus
Dixon mengungkapkan, pihaknya telah beberapa kali mengajukanpermohonan audiensi kepada Bupati Jayapura. Namun, permintaan tersebut selalu dialihkan kepada pejabat lain, mulai dari staf khusus hingga Sekretaris Daerah.
Menurutnya, dalam pertemuan terakhir, Sekda menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan mengatur pembagian paket pekerjaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga persoalan tersebut dikembalikan kepada masing-masing OPD.
“Karena tuntutan kami terus mentok, akhirnya kami memilih datang ke DPRK. Kami berharap lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan aspirasi kami,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan, setelah aksi tersebut pihaknya tidak lagi berencana menemui pemerintah daerah melalui jalur eksekutif karena menilai berbagai upaya komunikasi yang telah dilakukan tidak pernah menghasilkan solusi konkret.
Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga pukul 19.00 WIT puluhan massa FPAKU masih bertahan di depan Kantor DPRK Kabupaten Jayapura sambil terus menyuarakan tuntutan pembentukan Pansus Otsus.
Di saat yang sama, pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Jayapura dikabarkan kembali menggelar rapat di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) untuk membahas tuntutan para demonstran. Aksi unjuk rasa tersebut sendiri telah berlangsung sejak sekitar pukul 12.40 WIT dan hingga berita ini diturunkan massa masih menunggu keputusan resmi dari DPRK Kabupaten Jayapura.
Laporan: M. Irfan
