Foto: Irfan | Nampak suasana pertemuan MRP Pokja Perempuan melakukan monitoring bertajuk Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua dan perlindungan komoditi lokal Provinsi Papua, di Phoeleuw Park Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Kamis, (26/6).
Sentani, Jurnal Mamberamo Foja — Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan menggelar kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan Orang Asli Papua (OAP) dan perlindungan komoditas lokal. Kegiatan berlangsung di Pholeuw Park, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Kamis (26/6/2025).
Monitoring Pokja Perempuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Monitoring, Orpa Nari, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Asisten III Setda Kabupaten Jayapura Derek Timotius Wouw, Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung, perwakilan BUMN/BUMD, OPD, tokoh adat, tokoh perempuan, dan pelaku UMKM dari wilayah Tabi.
Dalam keterangannya, Orpa Nari menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meninjau sejauh mana program pemberdayaan ekonomi yang menyasar UMKM perempuan Papua telah berjalan, khususnya di lima wilayah Tabi yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya.
“Kami memilih Kabupaten Jayapura sebagai lokasi kunjungan kerja karena daerah ini menjadi sentra aktivitas UMKM yang tumbuh cukup pesat,” ungkap Orpa.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM perempuan OAP yang telah menerima dana stimulan dari pemerintah, namun belum didampingi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai.
“Salah satu hal penting yang kami temukan adalah kurangnya kebijakan lanjutan dari pemerintah terkait keberlanjutan usaha dan perlindungan komoditas lokal. Perlu ada regulasi khusus dalam penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung UMKM perempuan di wilayah adat Tabi,” ujarnya.
Orpa menekankan perlunya ruang-ruang promosi tetap bagi produk khas Papua, seperti kuliner, kerajinan tangan, dan aksesoris. Ia mencontohkan Bandara Sentani sebagai lokasi strategis yang ideal untuk menghadirkan pusat oleh-oleh khas Papua, sehingga tidak hanya pasar Hamadi di Kota Jayapura yang menjadi andalan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran perbankan dalam mempermudah akses permodalan bagi UMKM Papua, agar bantuan Otsus dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha asli.
“Terima kasih kami sampaikan kepada tiga tungku kekuatan daerah: pemerintah, DPRK, dan MRP. Monitoring ini adalah bentuk masukan konkret agar UMKM perempuan Papua benar-benar mendapatkan perhatian dan dukungan kebijakan berbasis kebutuhan nyata,” tuturnya.
Sementara itu, Asisten III Setda Kabupaten Jayapura, Derek Timotius Wouw, mengapresiasi inisiatif MRP. Ia menyatakan, banyak masukan dari pelaku UMKM akan menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.
“Misalnya perbaikan sarana pasar yang masih belum layak, tempat usaha bagi Mama Papua, dan pusat penjualan oleh-oleh. Semua masukan ini akan kami sampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti,” kata Derek.
Ia menegaskan bahwa dirinya bukan pengambil keputusan, namun akan menyampaikan seluruh hasil monitoring ini kepada kepala daerah untuk dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan UMKM di Kabupaten Jayapura.
Laporan: M. Irfan
