Foto: istimewa / Tampak depan Gedung Tifa, kantor MRP Papua di Kota Jayapura, di Palang, Jumat (23/5).
Max Ohee: Sidang MRP Tertunda, Honor Tenaga Ahli Belum Dibayar
Jayapura, Jurnal Mamberamo Foja — Aktivitas di Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, lumpuh total pada Jumat (23/5/2025) sore setelah unsur pimpinan dan sejumlah anggota MRP memalang kantor tersebut sebagai bentuk protes.
Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ohee, menegaskan bahwa aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris MRP yang dinilai tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Salah satu persoalan yang memicu ketegangan adalah belum dibayarkannya honor tujuh tenaga ahli yang telah membantu kerja-kerja anggota MRP selama lima bulan terakhir. Akibatnya, para tenaga ahli melakukan aksi mogok kerja, yang berdampak pada tertundanya sidang penting MRP hari itu.
“Kami sudah menyampaikan persoalan ini sejak sebulan lalu, namun tak kunjung direspons. Bahkan dananya sudah tersedia dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) sesuai hasil pertemuan dengan Pj Gubernur Papua beberapa waktu lalu,” ujar Max Ohee.
Ia menambahkan, selain persoalan honorarium, Plt Sekretaris MRP juga secara sepihak memangkas masa kunjungan kerja anggota MRP ke wilayah adat masing-masing dari tujuh hari menjadi hanya lima hari. Padahal, durasi tersebut sudah ditetapkan dalam DPA sebagai waktu yang ideal untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Langkah ini kami nilai sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi dan peran MRP. Karena itu, kami minta Pj Gubernur segera mengganti Plt Sekretaris MRP dengan sosok yang lebih kompeten dan bertanggung jawab,” tegas Max.
Pemalangan dilakukan dengan menggembok gerbang utama kantor dan menyegel pintu masuk menggunakan spanduk bertuliskan: “Sekretaris MRP tidak kompeten dan konsisten mengelola sekretariat, maka kantor MRP dipalang sampai Pj Gubernur Papua menunjuk Sekretaris MRP yang baru.”
Max menegaskan bahwa aksi pemalangan akan terus berlangsung hingga Pj Gubernur Papua mengambil langkah tegas untuk mengganti Plt Sekretaris MRP yang dinilai telah menimbulkan ketegangan di internal lembaga kultural tersebut.
Laporan: Roy
