Foto : Ketua Tim Pemekaran Calon DOB Lembah Roufaer Yakobus Britay, S.IP, MKP, menyerahkan dokumen pemekaran kepada Wakil Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Ribkha Haluk di Jakarta .
Jakarta, Jurnal Mamberamo Foja – Proses pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Lembah Roufaer semakin menunjukkan perkembangan positif.
Ketua Tim Pemekaran, Yakobus Britay, S.IP, MKP, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di balik optimisme ini, muncul pertanyaan penting: apakah pemekaran benar-benar menjadi solusi utama bagi daerah terisolasi seperti Lembah Roufaer?
Menurut Yakobus, perjuangan pembentukan DOB Lembah Roufaer telah melewati berbagai tahapan, termasuk pengajuan dokumen administratif dan kajian akademis yang kini berada di tangan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan menjadi faktor penentu dalam percepatan realisasi pemekaran ini.
“Kita harus tetap bersatu dan mendukung agar Lembah Roufaer segera menjadi daerah otonomi baru yang mandiri dan maju,” ujar Yakobus dalam keterangannya, Minggu (16/3).
Saat ini, moratorium pemekaran masih berlangsung, dan keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Wakil Presiden. Yakobus mengajak masyarakat di Distrik Roufaer dan Mamberamo Tengah Timur untuk tetap tenang dan mendukung proses ini.
Namun, di sisi lain, ada tantangan yang perlu diperhitungkan. Pemekaran daerah tidak hanya soal administrasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran operasional.
Beberapa DOB yang telah dimekarkan di Papua menghadapi kendala dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur sipil negara.
Selain DOB Lembah Roufaer, ada pula aspirasi pemekaran Teluk Ronari, Mamberamo Hulu, serta pembentukan Provinsi Papua Pantai Utara yang melibatkan Kabupaten Mamberamo Raya dan Waropen.
Yakobus menegaskan bahwa semua aspirasi ini akan diperjuangkan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Kita mendukung apa pun yang diputuskan pemerintah pusat demi kemajuan daerah. Mamberamo Raya masih terisolir, dan pemekaran bisa menjadi solusi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan,” pungkasnya.
Meski pemekaran tampak sebagai solusi yang menjanjikan, evaluasi menyeluruh tetap diperlukan agar DOB baru tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat
Laporan: Willy
