Foto: Irfan | Tampak Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, SE., ketika memberikan keterangan pers usai rapat paripurna kemarin, Senin (27/7).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Ketua DPRK Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, S.E., mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan Festival Danau Sentani (FDS) 2026.
Ajakan tersebut disampaikan Ruddy Bukanaung usai memimpin Rapat Paripurna V Masa Persidangan II DPRK Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang DPRK Kabupaten Jayapura, Senin (27/7/2026).
Agenda rapat meliputi penutupan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Ruddy mengimbau seluruh anggota DPRK mengenakan noken, topi adat, maupun atribut bernuansa budaya Papua sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan FDS 2026.
“Kalau teman-teman melihat hari ini ada yang memakai noken, itu memang sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Festival Danau Sentani. Kami sudah mengimbau anggota dewan agar pada pembukaan sidang-sidang paripurna berikutnya dapat mengenakan noken atau atribut budaya sebagai bentuk dukungan terhadap festival,” ujarnya.
Baca juga: Paripurna DPRK Jayapura Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fraksi Beri Catatan untuk Pemda
Menurut Ruddy, penggunaan noken dan atribut budaya Papua bukan sekadar pelengkap busana, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan terhadap identitas masyarakat Papua sekaligus upaya melestarikan budaya daerah. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mendukung promosi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Jayapura.
Ia menegaskan bahwa Festival Danau Sentani merupakan agenda bersama yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaannya berlangsung sukses dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Festival Danau Sentani bukan hanya agenda pemerintah, tetapi menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura. Karena itu, mari kita bersama-sama menyukseskannya,” ajaknya.
Terkait kemungkinan penggunaan noken atau busana adat secara rutin dalam setiap agenda DPRK, Ruddy menyebut hal tersebut masih akan dikaji dengan mengacu pada ketentuan serta tata tertib yang berlaku.
“Untuk penggunaan atribut budaya secara rutin, nanti akan kami pelajari terlebih dahulu dan disesuaikan dengan aturan serta tata tertib DPRK,” katanya.
Ia menambahkan, apabila tidak bertentangan dengan regulasi, penggunaan atribut budaya lokal di lingkungan DPRK dapat menjadi salah satu upaya memperkuat jati diri Papua sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah.
Laporan: M. Irfan
