Foto: istimewa | Tampak Bupati Mamberamo Raya, Robby Wilson Rumansara, SP., MH., dan Bupati Mamberamo Tengah, Yonas Kenelak, S.Sos disela Forum koordinasi strategis di Hotel Horison, Timika, (12/5).
Timika, jurnalmamberamofoja.com – Bupati Mamberamo Raya, Robby Wilson Rumansara, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai sangat berdampak terhadap pelayanan pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah terpencil Papua.
Hal itu disampaikan Robby saat menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2026 di Timika, Kabupaten Mimika, yang mempertemukan para kepala daerah se-Tanah Papua bersama pemerintah pusat.
Menurut Robby, pemerintah pusat harus melihat langsung kondisi nyata daerah-daerah di Papua yang memiliki tantangan geografis ekstrem dan membutuhkan biaya pembangunan jauh lebih besar dibanding daerah lain di Indonesia.
Ia menegaskan, Kabupaten Mamberamo Raya hingga saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses transportasi, pelayanan dasar, hingga kebutuhan infrastruktur yang belum merata.
“Kami berharap pemerintah pusat jangan hanya bicara Otsus, tetapi juga benar-benar melihat kebutuhan riil daerah di Papua,” tegasnya.
Baca juga: Kritik Keras dari Mamberamo Raya Soal PAD dan Pembatasan Anggaran
Robby mengatakan kebijakan efisiensi anggaran saat ini sangat dirasakan dampaknya oleh pemerintah daerah, terutama kabupaten-kabupaten yang bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Otonomi Khusus untuk menjalankan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, jika dukungan anggaran terus ditekan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis Papua, maka pembangunan di daerah terpencil akan semakin tertinggal.
“Pelayanan kepada masyarakat ada di kabupaten dan kota. Kalau daerah tidak diperkuat, bagaimana pelayanan bisa berjalan maksimal?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan wilayah lain karena sebagian besar daerah di Papua memiliki medan berat, akses terbatas, dan biaya logistik yang tinggi.
Karena itu, Robby meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, termasuk Mamberamo Raya.
“Papua ini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Robby juga berharap forum strategis yang digelar di Timika tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan tanpa hasil nyata bagi masyarakat Papua.
Ia meminta seluruh kepala daerah dan pemerintah pusat benar-benar menjadikan forum tersebut sebagai ruang menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat di kampung-kampung Papua.
“Kalau bicara Orang Asli Papua, berarti kita bicara masyarakat kampung. Jangan sampai forum seperti ini hanya berhenti di hotel dan ruang rapat,” tegasnya.
Robby menekankan bahwa membangun Papua membutuhkan keberpihakan, komitmen, dan pendekatan kemanusiaan, bukan sekadar kebijakan administratif.
“Membangun Papua harus dengan hati,” pungkasnya.
Laporan: Roy
