Foto: istimewa | Mashita K.S.Idar, Ketua Komisi D, DPRK Kabupaten Jayapura.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat ternyata belum dirasakan merata.
Ketua Komisi D DPR Kabupaten Jayapura, Mashita K.S. Idar, menemukan adanya ketimpangan serius dalam penyaluran program tersebut, khususnya di Distrik Nimbokrang.
Temuan itu didapat saat Mashita turun langsung melakukan monitoring lapangan pada Kamis (23/4).
Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan bahwa hingga kini Distrik Nimbokrang sama sekali belum tersentuh program MBG, baik dari sisi distribusi maupun pelaksan
Baca juga: Mashita Idar Prioritaskan Aspirasi Warga dalam Reses Perdana di Nolokla dan Doyo Baru
Padahal, menurutnya, wilayah ini tergolong mudah diakses dibanding sejumlah distrik lain di Kabupaten Jayapura yang justru sudah lebih dulu menerima manfaat program tersebut.
“Ini sangat disayangkan. Nimbokrang yang aksesnya relatif mudah justru terlewatkan. Sementara daerah yang lebih terpencil sudah berjalan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi yang harus segera dibenahi,” tegas Mashita di sela-sela kunjungannya.
Ia menilai persoalan ini bukan sekadar keterlambatan teknis, melainkan indikasi lemahnya perencanaan dan validasi data penerima manfaat. Karena itu, Mashita mendesak instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pendataan program MBG.
Sebagai pimpinan Komisi D yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak, ia menekankan bahwa program strategis seperti MBG seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil tanpa diskriminasi wilayah.
“Kami di Komisi D tidak akan tinggal diam. Ini akan terus kami kawal sampai masyarakat Nimbokrang benar-benar mendapatkan haknya. Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal dalam program nasional seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran DPR di lapangan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengawasan nyata agar setiap kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Monitoring ini merupakan bagian dari agenda rutin Komisi D DPR Kabupaten Jayapura dalam memastikan implementasi program pemerintah benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat di Bumi Khenambay Umbay.
Laporan: M. Irfan
