Foto: Irfan | Tampak Pdt. Albert Yoku, S.Th., Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua.
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Upaya mendorong ketahanan pangan berbasis komoditas lokal terus digencarkan di Papua. Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua, Pdt. Albert Yoku, S.Th., menghadiri pencanangan sekaligus penanaman 1.000 pohon sagu di Kehiran II, Kampung Ifale, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (30/3/2026).
Kegiatan yang diinisiasi BPK Klasis GKI Sentani melalui Persekutuan Kaum Bapak (PKB) ini turut dihadiri Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda,SH.,MH., bersama sejumlah pimpinan OPD, tokoh gereja, serta aparat distrik dan kampung setempat.
Dalam kesempatan itu, Albert Yoku menegaskan bahwa sagu Papua kini mulai dilirik sebagai komoditas strategis dunia di tengah ancaman krisis pangan global. Ia menyebut pemerintah pusat saat ini berada dalam posisi siaga menghadapi potensi krisis tersebut.
“Permintaan pangan dunia terus meningkat, dan sagu menjadi salah satu alternatif terbaik sebagai sumber karbohidrat,” ujarnya.
Baca juga: Fraksi Otsus DPRP Mulai Susun Strategi Temui Badan Pengarah Otonomi Khusus Papua
Menurutnya, sejak November 2025 pemerintah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan komunikasi dengan 22 negara yang membutuhkan suplai pangan dari wilayah surplus. Dalam forum tersebut, sagu dipromosikan sebagai solusi pangan masa depan.
Secara global, luas hutan sagu mencapai sekitar 6 juta hektare, dengan 5,5 juta hektare berada di Papua. Namun, potensi besar ini belum diimbangi dengan kemampuan produksi yang berkelanjutan.
“Pasar sudah ada, permintaan besar, tetapi kita belum mampu menyediakan suplai secara kontinyu,” katanya.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjadikan sagu sebagai komoditas unggulan melalui kebijakan strategis berbasis masyarakat. Pemanfaatan dana desa, dana kampung, hingga dana otonomi khusus dinilai perlu diarahkan untuk pengembangan budidaya sagu.
Selain sagu, Yoku juga menyoroti potensi komoditas palma lainnya seperti pinang, kelapa, aren, dan kelapa sawit yang dapat dikembangkan sesuai konteks sosial budaya masyarakat Papua.
Lebih jauh, ia mendorong masyarakat adat dan pelaku usaha lokal untuk mengoptimalkan tanah adat secara kolektif guna meningkatkan skala produksi. Menurutnya, pendekatan berbasis marga atau suku dapat menjadi kekuatan ekonomi baru jika dikelola secara terorganisir.
“Kalau dikelola bersama, skala kecil bisa menjadi besar dan mampu menjawab kebutuhan pasar nasional hingga global,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesinambungan produksi dan pengembangan industri hilir. Permintaan sagu dari industri pengolahan di Cirebon, misalnya, mencapai 130 ton per bulan, namun belum mampu dipenuhi.
Karena itu, Yoku mendorong agar sagu tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah seperti tepung, mi, hingga berbagai pangan olahan lainnya.
Ia juga mengajak generasi muda Papua untuk terjun ke sektor pertanian modern, termasuk mengembangkan varietas sagu unggul dengan masa panen lebih cepat.
“Tidak semua harus jadi pegawai negeri. Anak muda harus berani jadi pengusaha sagu,” katanya.
Selain itu, ia mengusulkan pembangunan kawasan sagu terpadu yang mengintegrasikan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis ekologi.
Sebagai informasi, Kabupaten Mappi tercatat memiliki hutan sagu terluas di Papua, mencapai sekitar 1 juta hektare. Sementara di wilayah Jayapura, luas hutan sagu diperkirakan sekitar 600 hektare.
Dengan pengelolaan yang terencana dari hulu hingga hilir, sagu Papua diyakini mampu menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menembus pasar internasional.
Di Indonesia Timur, sagu telah lama menjadi makanan pokok yang diolah menjadi papeda, hidangan khas yang biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning.
Laporan: M. Irfan
