Foto: istimewa | Tampak Rapat Kerja Panja Komisi II DPR RI di Aula Lukas Enembe, Rabu (4/2), turut di Hadiri WA mendagri Ribka Haluk, Sekjend BNPP RI Makhruzi Rahman, Wagub Papua Aryoko Rumaropen, Kakanwil Kemenkum Anthonius Ayorbaba dan tamu lainnya.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Anthonius Ayorbaba, menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Papua dan jajaran Forkopimda.
Rapat digelar di Aula Lukas Enembe II, Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Rabu (4/2/2026), dan membahas arah kebijakan, isu strategis, serta program pembangunan kawasan perbatasan pada Masa Persidangan III Tahun 2025–2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifky Zamy Karsayuda, Wakil Ketua II DPR RI Bahtra Banong, anggota Komisi II DPR RI, Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, serta Pj Sekda Papua Christian Sohilait.
Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, ditegaskan bahwa kawasan perbatasan Papua tidak lagi diposisikan sebagai wilayah terluar yang tertinggal, melainkan sebagai beranda depan negara yang strategis.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus bergeser dari pendekatan inward looking ke outward looking, agar mampu tumbuh sebagai pusat ekonomi, ruang interaksi lintas negara, sekaligus simbol kehadiran negara,” ujar Aryoko.
Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan tiga arahan Presiden Prabowo Subianto yang perlu ditindaklanjuti di Papua. Pertama, penguatan koordinasi di setiap Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Kedua, sinergi antar daerah dalam pengawasan batas negara. Ketiga, percepatan ekonomi kawasan perbatasan melalui kerja sama bilateral, termasuk dengan Papua Nugini (PNG).
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifky Zamy Karsayuda menjelaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut kerja Panja Pengawasan Pengelolaan Batas Negara yang melibatkan Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BNPP, serta Forkopimda.
“Hari ini kami menindaklanjuti kerja Panja dari masa sidang sebelumnya hingga masa sidang III ini,” katanya.
Ia mengungkapkan, persoalan perbatasan Papua masih mencakup sektor pelayanan publik, tata ruang, pertanahan, hingga pertahanan. Banyak wilayah perbatasan Indonesia dinilai belum produktif dibandingkan wilayah negara tetangga.
“Kita melihat lahan di sisi Indonesia belum tergarap optimal, sementara di sisi negara sebelah justru sangat produktif,” ujarnya.
Baca juga: Kakanwil Kemenkum Papua Ikut Sosialisasi KUHP Baru, Dorong Masyarakat Melek Hukum Nasional
Rifky juga menyoroti rendahnya kesejahteraan masyarakat perbatasan, dengan mencontohkan kontras kondisi perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana warga Indonesia justru bekerja sebagai buruh di wilayah negara tetangga.
Tindak lanjut kerja Panja, lanjutnya, akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pendalaman hasil kunjungan lapangan. Kedua, penyelesaian inventarisasi masalah bersama kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Kementerian Desa.
“Isu perbatasan Papua ini akan kami bawa ke forum yang lebih besar agar mendapat solusi komprehensif,” tegasnya.
Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol Makhruzi Rahman turut menyampaikan berbagai tantangan pengelolaan perbatasan di Papua serta capaian kinerja BNPP di sejumlah titik perbatasan.
Baca juga: Menteri Natalius Pigai Dorong Penguatan Penegakan HAM di Papua Lewat Sinergi Kampus dan Pemerintah
Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara Wamendagri, anggota Komisi II DPR RI, dan Forkopimda Papua untuk merumuskan solusi konkret pengelolaan perbatasan Indonesia–PNG.
Kehadiran Kakanwil Kemenkum Papua, Anthonius Ayorbaba, menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Papua dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya penguatan akses keadilan dan layanan hukum berbasis masyarakat di kawasan perbatasan.
Laporan: Sony Rumainum | Rilis
