Foto: istimewa | Tampak Matius D. Fakhiri, SIK., MH., Gubernur Papua /Ketua DPD Golkar Papua usai menghadiri Rakorda Partai, di Jayapura, Kamis (29/1).
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Wacana pemekaran wilayah di Tanah Papua kembali menguat. Namun Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, SIK.,MH., memilih mengambil sikap hati-hati. Ia mengingatkan, kondisi fiskal daerah saat ini belum berada pada titik aman untuk menopang pembentukan wilayah administrasi baru.
Di hadapan awak media usai Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Golkar Papua, Kamis (29/1/2026), Fakhiri secara terbuka membeberkan kondisi keuangan daerah yang terus tertekan. Menurutnya, realitas anggaran harus menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan strategis seperti pemekaran.
Ketua DPD Partai Golkar itu mengungkapkan, kapasitas fiskal Provinsi Papua mengalami penyusutan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp14 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp7 triliun, seiring terbentuknya sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Penurunan tersebut berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Bahkan, kemampuan fiskal riil Papua saat ini hanya berada di kisaran Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun.
“Kalau kondisi ini dipaksakan untuk pemekaran, maka setiap daerah hanya akan memperoleh sekitar Rp600 sampai Rp700 miliar. Sementara belanja pegawai saja bisa mencapai Rp900 miliar. Ini jelas tidak sehat bagi keuangan daerah,” kata Fakhiri.
Mantan Kapolda Papua ini menilai, pemekaran yang dilakukan tanpa perhitungan matang justru berisiko menambah persoalan baru. Ketergantungan terhadap dana pusat akan semakin besar, sementara ruang gerak pemerintah daerah menjadi semakin sempit.
Menurut Fakhiri, pemerintah daerah saat ini perlu mengubah fokus kebijakan. Penataan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan wilayah yang sudah ada harus menjadi prioritas utama sebelum berbicara soal pembentukan daerah baru.
Baca juga: Desakan Menguat! MDF Dianggap Tepat Pimpin Asosiasi Gubernur Papua
Pensiunan jenderal bintang tiga ini menegaskan, tujuan pemekaran sejatinya adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Namun tujuan itu tidak akan tercapai apabila fondasi fiskal daerah belum kuat.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, akan membawa seluruh pertimbangan fiskal dan administratif tersebut ke tingkat pusat sebagai bahan kajian kebijakan nasional.
“Sebagai anak Papua, saya paham pemekaran adalah harapan masyarakat. Tapi kita tidak boleh mengorbankan masa depan daerah. Kita tunda sampai kondisi fiskal benar-benar siap,” ujar Fakhiri.
Ia berharap masyarakat dapat memahami sikap kehati-hatian tersebut sebagai bagian dari upaya membangun Papua yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Laporan: Sony Rumainum
