Foto: Andre | Tampak Alex Baransano, Susana Ayomi, Izak Yance Maniagasi, tergabung dalam “Aliansi Masyarakat Poros Saireri Relawan MARIYO,” ketika menggelar konfrensi Pers, Jumat (30/1) di Jayapura.
Jayapura, jurnalmamberamofoja.com — Aliansi Masyarakat Poros Saireri Relawan “MARIYO” Noken Tifa menyuarakan penolakan terhadap penunjukan Gubernur Papua Tengah, Meky Nawipa, sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua. Mereka menilai keputusan tersebut tidak mencerminkan semangat persatuan Orang Asli Papua (OAP).
Pernyataan itu disampaikan Ketua Aliansi Poros Saireri, Alex Baransano, bersama sejumlah anggota saat konferensi pers di Jayapura, Jumat (30/1/2026).
Alex menegaskan, proses penunjukan Meky Nawipa terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh gubernur definitif di Tanah Papua, khususnya Papua Induk dan Papua Pegunungan.
“Penunjukan ini tidak memberi manfaat bagi kebersamaan sesama OAP. Jika di tingkat pimpinan saja mudah dibenturkan, maka masyarakat akar rumput akan ikut terpecah,” ujar Alex.
Ia meminta agar seluruh gubernur se-Tanah Papua kembali duduk bersama untuk mengevaluasi keputusan tersebut dan melakukan penunjukan ulang secara kolektif.
Alex bahkan secara terbuka mendorong Gubernur Papua Induk, Matius Fakhiri (MDF), untuk dipercaya memimpin Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua.
“Kami minta penunjukan ketua dilakukan dengan melibatkan enam gubernur definitif. Jika memungkinkan, posisi ketua diberikan kepada Gubernur Papua Induk, Bapak Matius Fakhiri,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Perempuan Adat Saireri, Susana Ayomi, S.Th., mengingatkan para pemimpin Papua agar tidak mudah diadu domba oleh kepentingan dari luar.
“Enam gubernur ini adalah harapan Orang Asli Papua. Harus ada rasa saling menghormati, baik yang tua maupun yang muda. Demi persatuan, kami berharap Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dijabat oleh Gubernur MDF,” katanya.
Baca juga: Pemuda Masirei Sambut Positif Terobosan Bupati Waropen Bangun Infrastruktur
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Aliansi Poros Saireri, Izak Yance Maniagasi. Ia menilai pelaksanaan Otonomi Khusus Papua selama dua periode belum dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Menurut Izak, persoalan utama bukan terletak di pemerintah pusat, tetapi pada elite politik daerah yang belum bersatu memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Ego kelembagaan masih kuat. Akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat Papua,” tegasnya.
Izak kembali menekankan pentingnya figur pemimpin yang mampu merangkul seluruh wilayah adat di Papua. Ia mencontohkan kepemimpinan lintas wilayah adat yang telah terjadi di Papua Induk dan beberapa daerah lainnya.
“Gubernur MDF berasal dari Animha, tapi dipercaya masyarakat Saireri dan Tabi. Bupati Jayapura Yunus Wonda dari Lapago dipercaya memimpin wilayah Tabi. FX Mote dari Mepago dipercaya memimpin Waropen. Ini contoh persatuan Orang Papua tanpa sekat wilayah adat,” pungkasnya.
Laporan: Andre Fonataba
