Foto: istimewa | Damianus Katayu, Ketua MPR Papua Selatan
Jakarta, jurnalmamberamofoja.com — Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan menegaskan sikap tegasnya untuk memastikan seluruh sisa kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP) Papua Selatan.
Penegasan ini disampaikan Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, usai pertemuan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut sisa formasi CPNS Papua Selatan hasil seleksi nasional CPNS Tahun 2024 yang hingga pengumuman akhir belum terisi.
Damianus menjelaskan, proses seleksi CPNS 2024 di Papua Selatan telah berjalan sesuai regulasi afirmasi, yakni 80 persen untuk Orang Asli Papua dan 20 persen
untuk non-OAP.
Seluruh tahapan seleksi, mulai dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hingga Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), telah dilalui. Namun, sejumlah formasi tetap kosong karena tidak adanya pelamar pada jabatan tertentu.
“Berdasarkan data hasil seleksi, terdapat sekitar 203 formasi yang tidak terisi. Selain itu, satu peserta mengundurkan diri dan dua peserta meninggal dunia. Total sisa kuota mencapai 206 formasi,” ungkap Damianus.
Kondisi tersebut memicu aspirasi dari para pencari kerja Orang Asli Papua Selatan yang meminta agar pemerintah membuka kembali peluang pengisian formasi kosong tersebut.
Aspirasi itu diterima oleh pemerintah daerah dan MRP Papua Selatan, lalu ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
Damianus menyebut, pertemuan dengan Kemenpan-RB kali ini merupakan pertemuan ketiga yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi Gubernur Papua Selatan kepada Menteri PAN-RB.
Baca juga: Mantan Istri Gubernur Papua Selatan Jadi Tersangka TPPU, Kasus Dana PAUD Rp4,6 Miliar Terbongkar
Dalam pembahasan, sejumlah usulan dari pencari kerja belum sepenuhnya memenuhi ketentuan regulasi.
Meski begitu, pertemuan menghasilkan kesepakatan awal terkait penggunaan skema kuota daerah sebagai dasar pengisian formasi CPNS yang kosong.
“Puji Tuhan, hari ini ada titik terang. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan menyiapkan laporan teknis yang rinci dan komprehensif. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kemenpan-RB melalui mekanisme kuota daerah,” jelasnya.
Damianus menegaskan, MRP Papua Selatan akan mengawal proses ini secara ketat agar kebijakan afirmasi benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua Selatan.
Ia menekankan bahwa sisa kuota CPNS tersebut tidak boleh diisi dari luar wilayah Papua Selatan.
“Sikap kami tegas. Sisa kuota CPNS ini hanya untuk Orang Asli Papua Selatan. Kami akan pastikan pengisiannya berasal dari empat kabupaten di wilayah Papua Selatan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan ini harus menjadi solusi yang adil dan bermartabat bagi OAP, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
“Orang Asli Papua Selatan harus mendapat ruang dan kesempatan yang layak untuk terlibat dalam pembangunan daerahnya sendiri,” pungkas Damianus.
Laporan: Sony Rumainum
