Foto: Irfan | Tampak Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda, MH., ketika memberikan keterangan pers, didampingi Kapolres AKBP Dionisius Helan, SIK., MH., dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton T. Mote, M.Kes., di RSUD Yowari, Kamis (6/8).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Pemerintah Kabupaten Jayapura belum menetapkan jumlah resmi warga yang terdampak dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre. Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, SH., MH., menegaskan pemerintah masih menunggu berakhirnya masa observasi agar data yang diumumkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Yunus Wonda, hingga Kamis (6/8/2026), pasien masih terus berdatangan ke sejumlah fasilitas kesehatan. Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah akhir korban terdampak.
“Kalau sampai besok sudah tidak ada lagi pasien yang masuk, baru kita umumkan jumlah yang benar-benar terdampak. Sekali diumumkan, angkanya harus bisa kami pertanggungjawabkan,” ujar Wonda.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan informasi yang beredar di media sosial sebagai acuan. Menurutnya, hanya pemerintah yang berwenang menyampaikan data resmi setelah seluruh proses pendataan selesai.
“Di media sosial beredar angka 220 orang. Semua orang boleh menyampaikan pendapat, tetapi pemerintah belum mengeluarkan data resmi. Kami tidak ingin terus mengubah angka, sehingga kami menunggu sampai tidak ada lagi penambahan pasien,” katanya.
Baca juga: BGN Akui Kelalaian di Dapur MBG Jayapura, SPPG Disetop Sementara dan Dievaluasi Total
Selain memastikan validitas data, Bupati juga menginstruksikan Dinas Kesehatan meningkatkan penanganan medis bagi pasien yang belum menunjukkan perkembangan.
Ia meminta tenaga kesehatan segera mengambil langkah lanjutan apabila kondisi pasien tidak membaik setelah penanganan awal, sehingga risiko memburuknya kondisi kesehatan dapat dicegah.
“Saya sudah minta kalau dalam satu hari belum ada perubahan, penanganannya harus ditingkatkan. Jangan sampai anak-anak hanya menunggu tanpa tindakan medis berikutnya,” tegasnya.
Wonda menambahkan, hasil pemantauan menunjukkan sebagian pasien juga terdiagnosis malaria. Karena itu, tenaga kesehatan diminta memastikan penyebab penyakit setiap pasien agar penanganannya tepat sasaran.
“Ada anak yang mengalami demam bukan hanya karena kasus ini, tetapi juga karena malaria. Jadi penyakitnya harus dipastikan terlebih dahulu agar pengobatannya sesuai,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh pasien yang masih menjalani observasi tidak dipulangkan lebih awal. Menurutnya, masa pemantauan selama tiga hingga empat hari diperlukan untuk memastikan tidak muncul gejala lanjutan.
“Kita minta pasien jangan dulu dipulangkan. Kalau dipulangkan lalu muncul gejala lagi, tentu akan menyulitkan proses pemantauan,” ujarnya.
Baca juga: Kasus Keracunan MBG di Depapre Tembus 527 Korban, Dinkes Papua Pastikan Tak Ada Pasien Kritis
Terkait tanggung jawab penyelenggara Program MBG, Yunus Wonda mengungkapkan hingga kini pihak yayasan penyelenggara belum melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
“Sampai hari ini saya sebagai bupati belum dihubungi. Memang mereka menyatakan siap bertanggung jawab, tetapi belum ada komunikasi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya, seluruh penanganan korban saat ini masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama TNI, Polri, serta tenaga kesehatan. Ia menilai penyelenggara program juga memiliki tanggung jawab moral terhadap para korban demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
“Harus ada pertanggungjawaban moral. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Kalau tidak ada tanggung jawab, ke depan akan semakin sulit membangun kembali kepercayaan itu,” tegas Wonda.
Menanggapi kondisi para orang tua yang telah beberapa hari mendampingi anak-anak mereka di rumah sakit hingga tidak dapat bekerja, Bupati menyatakan pemerintah saat ini memprioritaskan keselamatan dan pemulihan seluruh pasien sebelum mengambil langkah lanjutan.
Laporan: M. Irfan
