Foto: Irfan | Tampak Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjend TNI. Trenggono, didampingi Wamendagri, Dr. Ribka Haluk, MM., Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, MH., Wagub Papua Dr. Aryoko Rumaropen, M.Eng., dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, M.Kes., ketika meninjau langsung korban keracunan massal di RSUD Yowari, Kamis (6/8).
Sentani, jurnalmamberamofoja.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayor Jenderal TNI Trenggono, mengakui adanya berbagai kekurangan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber kasus dugaan keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura. Meski demikian, ia menegaskan Program MBG tetap akan dilanjutkan dengan evaluasi dan perbaikan menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono usai meninjau langsung penanganan para siswa yang masih menjalani perawatan akibat dugaan keracunan makanan MBG. Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, TNI, Polri, serta pemerintah pusat dalam menangani para korban.
“Penanganan awal saya lihat sudah sangat baik. Ada kerja sama yang baik dari pemerintah daerah, TNI, Polri, kemudian pemerintah pusat juga hadir. Ini bentuk kepedulian kita semua. MBG adalah program unggulan Bapak Presiden yang harus kita kawal bersama. Kalau ada kekurangan tentu harus dievaluasi,” ujar Trenggono.
Menurutnya, kondisi para siswa yang dirawat terus menunjukkan perkembangan positif. Sebagian besar bahkan telah dinyatakan pulih, namun masih menjalani observasi medis sebelum diperbolehkan kembali ke rumah.
“Yang sakit sudah mulai membaik. Sebenarnya sebagian sudah sembuh, hanya masih diobservasi. Kalau sudah dipastikan besok tidak ada masalah, mereka bisa kembali ke rumah,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Trenggono juga meninjau dapur SPPG yang memasok makanan kepada para siswa. Dari hasil inspeksi, ia menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan maupun pengawasan, sehingga SPPG tersebut untuk sementara dihentikan operasionalnya sambil menunggu hasil investigasi.
“Tadi saya langsung melakukan kunjungan ke SPPG yang menangani ini. Memang banyak sekali kekurangan. Saya sudah tegur juga koordinator wilayah, kenapa pengawasan seperti ini masih terjadi. Sementara kita suspend dulu, kita cek dan investigasi di mana letak kesalahannya, apakah pada SOP atau bahan bakunya. Ini menjadi evaluasi kita semua,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, seluruh pihak harus memperkuat pengawasan karena Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional.
Trenggono juga menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program penyediaan makanan bagi siswa, tetapi memiliki dampak ekonomi yang luas melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Program ini bukan hanya intervensi gizi atau sekadar memberikan makan kepada anak-anak. Ada penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi desa melalui UMKM, serta pemberdayaan peternak telur, peternak ayam, hingga pemasok bahan pangan lokal,” ujarnya.
Baca juga: Kasus Keracunan MBG di Depapre Tembus 527 Korban, Dinkes Papua Pastikan Tak Ada Pasien Kritis
Menanggapi kekhawatiran para orang tua pascainsiden dugaan keracunan, Trenggono memastikan Program MBG tetap berjalan dengan sejumlah pembenahan, termasuk penyesuaian sasaran penerima manfaat.
“Ke depan kita lakukan refocusing agar program tepat sasaran. Prioritas diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan asupan gizi. Sekolah-sekolah yang sudah cukup mapan mungkin tidak lagi menjadi prioritas,” katanya.
Terkait jumlah korban yang masih menjalani perawatan, Trenggono tidak menyebutkan angka pasti dan meminta data tersebut mengacu pada instansi kesehatan. Namun, ia memastikan jumlah pasien terus menurun karena sebagian besar telah menunjukkan kondisi yang semakin membaik.
Laporan: M. Irfan
